Ketimpangan sosial tetap menjadi masalah nyata di berbagai bagian daerah Indonesia. Perbedaan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses ke sumur menunjukkan bahwa tidak semua tingkat masyarakat menikmati hasil pengembangan secara setara. Dalam situasi seperti itu, negara tidak bisa netral. Negara adalah tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berpartisipasi dalam politik publik yang mendukung keadilan sosial.
Kebijakan publik yang dikembangkan dengan basis data dan pendekatan terintegrasi untuk keadilan sosial menyediakan alat yang kuat untuk mengurangi ketidaksetaraan. Indonesia - Program seperti kartu pintar, asuransi kesehatan nasional dan bantuan tunai langsung adalah contoh spesifik dari intervensi pemerintah untuk mendukung kelompok yang membutuhkan perlindungan. Namun, efektivitas program -program ini sangat tergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Negara juga perlu mendorong orientasi pembangunan di daerah yang belum berkembang dan mendukung ekonomi. Jika Anda melakukannya, tidak ada aset atau institusi di kota besar. Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah pusat, komunitas lokal dan masyarakat sipil adalah penting.
Ketika negara -negara secara aktif menggunakan ketertiban umum untuk menciptakan keadilan sosial, ketidaksetaraan tidak hanya mengurangi lebih banyak, tetapi juga membuka jalan bagi penciptaan masyarakat yang lebih terintegrasi, adil dan lebih sukses.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
