Dinamika Anak dan Istri Pejabat Sumbar di Pileg 2019

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana Pemilh telah pula mengumumkan dan menetapkan hasil perolehan suara serta daftar nama Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota terpilih. Bahkan, di beberapa Kabupaten dan Kota kursi DPRD telah diisi oleh anggota yang baru sejak awal Agustus silam.

Namun, pembahasan terkait pelaksanaan Pemilu itu tetap menarik untuk dilakukan. Tidak hanya terkait perolehan suara partai politik peserta pemilu beserta caleg calegnya, namun juga tentang strategi yang dimainkan oleh setiap parpol dan caleg dalam meraup dukungan dari pemilih.

Bagi sebagian partai politik, mereka menerapkan cara dengan memasang nama nama pesohor dan tokoh terkenal guna mendulang suara, namun bagi sebagian partai politik lain ada pula yang memakai cara mencalonkan keluarga atau lingkar dekat penguasa sebagai caleg dengan harapan akan mendapat keuntungan politik dari hal itu.

Jelas hal itu dilakukan untuk memperebutkan suara masyarakat agar dapat meraih sebanyak banyaknya suara hingga bisa mengisi kursi legislatif di daerah pemilihan. Cara ini terbukti cukup ampuh, meski dibeberapa daerah, hal itu urung bisa diterapkan.

Tak terkecuali untuk daerah Sumatera Barat, sebagaimana kita ketahui, di beberapa daerah pemilihan, dari ribuan caleg yang terdaftar dari parpol peserta pemilu, terdapat nama nama yang merupakan kerabat Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Walikota se Sumatera Barat. Nama nama itu diikutsertakan untuk mencoba peruntungan menjadi Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten dan Kota.

Banyak orang berpendapat keikutsertaan, kerabat dekat pejabat daerah sangat berdampak positif bagi upaya mendulang suara untuk lolos menjadi anggota parlemen, akan tetapi dalam prakteknya teori tersebut tidak pula sepenuhnya benar. Khusus untuk Sumatera Barat, hal itu menjadi sedikit anomali karena dari puluhan caleg yang merupakan kerabat pejabat justru tidak mendapat dukungan dari pemilih.

Faktanya, dalam Pileg 2019 silam, tiga mantan kepala daerah yaitu Sadiq Passadigoe, Fauzi Bahar dan Syamsul Rahim, gagal meraih dukungan dan melenggang ke Senayan. Ketiganya, tidak mampu meyakinkan pemilih untuk memberi kepercayaan kepada mereka sebagai wakil rakyat Sumbar di tingkat nasional.

Karakter masyarakat yang egaliter dan indipenden, membuat Pemilu di Sumatera Barat berlangsung dengan sangat dinamis. Meski mencalonkan diri dan pada awalnya diyakini akan mampu melenggang dengan mudah, ternyata ketiganya tidak bisa serta merta berhasil meraih dukungan. 

Fakta masa lalu bahwa mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode tidak bisa menjadi ukuran untuk keberhasilan dalam kancah politik pemilu 2019 ini.

Namun disisi lain, cara ini juga ada yang berhasil. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno yang juga Ketua Dewan Syuro Partai PKS Sumbar bias bernafas lega. 

Hal ini dikarenakan sang istri yaitu, Hj. Nevi Zuraina berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR-RI. Nevi menyingkirkan rekan separtainya yang sudah menjabat selama tiga periode yaitu H. Refrizal.

Di daerah pemilihan lain, Lisda Hendrajoni yang merupakan istri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, berhasil mengalahkan petahana Endre Saiful meski dengan susah payah. Lisda dinyatakan sebagai pemenang satu satunya kursi Nasdem untuk DPR-RI di Sumatera Barat yaitu di Dapil Sumbar I.

Sementara itu untuk level level DPRD Propinsi, nama Muhammad Ikhbal putra Ali Mukhni Bupati Padang Pariaman melenggang bebas ke Gedung DPRD Propinsi Sumbar di Padang. Ikhbal, juga sukses mengalahkan petahana Darmon, S.Ag dan seorang wartawan senior Wiztyan Youtri dan Nasdini Effendi Anggota DPRD Padang Pariaman dua periode. 

Di Dapil Sumbar V, nama Yunisra Syahiran istri Bupati Pasaman Barat Syahiran juga sukses menduduki kursi anggpta DPRD Sumbar. Catatan keberhasilan juga ditorehkan oleh Bupati Solok Gusmal yang berhasil meloloskan anaknya Rynaldo Gusmal menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok.

Soal kegagalan, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit juga tak luput dari cerita ini. Nasrul yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat gagal mengantarkan anaknya menduduki kursi DPRD  Kabupaten Pesisir Selatan. Danis Saputra anak Nasrul Abit yang maju dari Dapil I Pessel meliputi Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dikalahkan oleh Aprinal Tanjung dengan beda suara tipis.

Nasib sama juga dialami oleh Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah. Isteri dan anak Mahyeldi yang maju melalui Partai Keadilan Sejahtera gagal melaju ke Gedung DPRD Propinsi dan DPRD Kota Padang. Hal yang sama juga dialami oleh Emmi Irdinansyah istri Bupati Tanah Datar, Irdinansyah tarmizi yang juga gagal menjadi anggota DPRD Provinsi.

Fenomena kegagalan Nasrul Abit, Mahyeldi, Muzni Zakaria serta Irdinansyah ini menjadi catatan tersendiri. Sebab, dengan bekal kekuasaan yang mereka genggam, serta dukungan infrastruktur partai dan daerah, rasanya tidaklah sulit bagi mereka untuk memenangkan anak atau isteri mereka tersebut.

Namun, berbagai penelitian terkait karakter pemilih di Sumatera Barat memang tidak dapat diabaikan. Pemilih di Sumbar adalah pemilih yang mandiri, indipenden dan tidak bisa didikte meski dengan pendekatan kekuasaan sekalipun.

Maka oleh sebab itu, terlepas dari itu semua Pileg tahun 2019 ini telah banyak memberikan pembelajaran bagi semua pihak, baik bagi yang berhasil maupun yang gagal. Ada catatan penting dalam Pileg tahun 2019 ini sebagai sebuah proses demokrasi ternyata begitu menarik bagi kepala daerah untuk mengusung keluarga  terutama anak dan istri.

Yang menjadi pertanyaan kita semua apakah motivasi menjadi anggota legislatif tersebut sudah didasari dengan niat yang tulus untuk kepentingan rakyat   lalu apakah mereka suday dimodali dengan kemampuan personal yang memadai sebagai wakil rakyat. 

Di samping itu, bagi mereka yang terpilih apakah sudah memiliki mental dan pengetahuan yang memadai sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai anggota DPR atau DPRD. 

Sebab menjadi wakil rakyat hendaklah mampu memberikan manfaat dan bagi masyarakat dan daerah yang diwakilinya. Rakyat atau pemilih di daerah haruslah betul-betul bisa merasakan manfaat dari wakilnya yang terpilih tersebut. Sehingga dengan demikian saat menjadi wakil rakyat mereka bisa memberi manfaat bagi konstituennya.

Menjadi anggota DPR/DPRD selain menkalankan tugas pokok seperti melakukan pengawasan, penganggaran dan penyusunan aturan, seorang anggota DPR/DPRD juag memiliki tugas sebagai pelayan konstituen. Hal itu bukanlah pekerjaan mudah karena ada harapan ribuan sampai jutaan masyarakat tertopang dipundak mereka.

Tentu hal ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawasi, sehingga jabatan publik jangan sampai hanya sekedar jabatan untuk gagah-gagahan namun tidak bisa berbuat apa-apa.

Kita harus ramai-ramai mengkritisi wakil rakyat yang tidak berperan di parlemen, yang hanya menerima gaji buta dan dapat fasilitas dari uang rakyat, namun rakyat tidak merasakan manfaatnya, dan sebaliknya kita harus memberi apresiasi kepada wakil rakyat yang memiliki kinerja yang bagus, dan mendorong terciptanya prinsip reward and punishment ditengah-tengah masyarakat, sehingga demokrasi kedepan semakin sehat dan berkualitas. ***