Mohon tunggu...
dimas muhammad erlangga
dimas muhammad erlangga Mohon Tunggu... Aktivis GmnI

Baca Buku Dan Jalan Jalan Live In

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

DPR RI 2024-2029 di Mata Marhaenis: Siapa yang Sungguh Membela Rakyat?

1 Oktober 2025   06:10 Diperbarui: 1 Oktober 2025   06:16 33
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

1. Mandatory RUU Impact Assessment (RIA) sosial-ekonomi untuk setiap RUU yang berimplikasi pada pelayanan publik, agraria, atau pasar tenaga kerja; hasil RIA dipublikasikan dan jadi dasar amendemen.

2. Konsultasi publik terstruktur yang menjangkau desa, pasar, dan komunitas pekerja informal --- bukan hanya diskusi di ibu kota.

3. Penguatan fungsi penganggaran progresif: DPR harus menolak alokasi yang memperbesar celah ketimpangan dan memprioritaskan dana perlindungan sosial, subsidi produktif untuk petani kecil, dan akses kredit mikro.

4. Transparansi legislasi: seluruh naskah RUU, risalah Baleg, dan daftar lobi yang terdaftar harus dipublikasikan dalam portal terbuka.

5. Mekanisme evaluasi kinerja berbasis outcome (bukan hanya jumlah rapat atau UU disahkan): apakah indikator kesejahteraan marhaen berubah positif setelah kebijakan tertentu diimplementasikan?

VII. Penutup: tuntutan marhaen tetap sederhana, namun tegas

Marhaen tidak meminta keajaiban --- mereka meminta hukum yang adil, kebijakan yang mengurangi beban hidup, akses ke tanah dan modal yang wajar, serta wakil yang berani bersuara menolak kebijakan yang menguntungkan segelintir kaya. Bung Karno mengingatkan kita bahwa marhaenisme bukan sekadar jargon nasionalisme, melainkan praktik politik yang menempatkan rakyat kecil di pusat kepentingan negara. Jika DPR ingin menebus skeptisisme publik---dan memenuhi amanat konstitusionalnya---maka harus ada perubahan nyata: dari formalitas ke substansi; dari kecepatan legislasi yang rapuh akuntabilitas ke proses yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan wong cilik. 

Akhirnya, pertanyaan "Siapa yang sungguh membela rakyat?" bukan lagi retoris. Jawabannya akan tampak dalam data kesejahteraan, dalam pasal-pasal undang-undang, dan --- yang paling penting --- dalam sendi-sendi kehidupan marhaen sehari-hari. DPR yang aspiratif harus membuktikan klaimnya bukan hanya lewat pidato di paripurna, melainkan lewat dampak nyata di gubuk-gubuk, sawah-sawah, dan warung-warung yang menjadi nadi bangsa ini.

---

 

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun