Alih KPK Terhadap Pelaku Korupsi yang Belum Stabil dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

3. Strategi Represif 

Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan : 

1) Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ; 

2) Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes); 

3) Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ; 

4) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ; 

5) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus ; 

6) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ; 

7) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; 

8) Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum. 

Pelaksanaan strategi preventif, detektif dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun judikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (built in control), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat (wasmas) dan pengawasan legislatif (wasleg).