Tanggung Jawab yang Sesungguhnya
Permintaan maaf dari Kapolri seharusnya menjadi langkah awal, bukan akhir, dari serangkaian tindakan yang harus diambil. Tanggung jawab moral dan hukum tidak dapat diselesaikan hanya dengan kata-kata penyesalan. Keluarga korban, masyarakat, dan bangsa ini berhak mendapatkan keadilan yang nyata.
Penangkapan tujuh polisi yang terlibat merupakan langkah positif, namun proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil. Mereka yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada keistimewaan atau perlakuan khusus karena mereka adalah anggota kepolisian.
Reformasi Sistem dan Budaya
Kasus ini juga menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap prosedur operasional standar kepolisian, khususnya dalam penanganan demonstrasi dan penggunaan kendaraan taktis. Pelatihan yang lebih intensif tentang hak asasi manusia dan teknik pengendalian massa yang tidak membahayakan nyawa sipil menjadi kebutuhan mendesak.
Budaya impunitas yang mungkin masih mengakar di sebagian institusi harus diberantas habis-habisan. Setiap anggota kepolisian harus memahami bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa yang kebal hukum.
Kompensasi yang Bermakna
Selain proses hukum yang adil, keluarga korban juga berhak mendapatkan kompensasi yang layak. Bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga jaminan pendidikan untuk anak-anak korban, bantuan kesehatan, dan dukungan psikologis untuk keluarga yang ditinggalkan.
Kompensasi ini bukan untuk "membeli" nyawa yang hilang, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara dan upaya untuk membantu keluarga korban melanjutkan hidup tanpa kehilangan tulang punggung mereka.
Pelajaran untuk Masa Depan
Tragedi ini harus menjadi momentum untuk perubahan yang fundamental dalam institusi kepolisian. Pengawasan internal yang lebih ketat, transparansi dalam setiap operasi, dan akuntabilitas yang nyata harus menjadi prioritas utama.
