Seorang ibu berbicara dalam bahasa daerah, dengan terbata-bata memberikan kesaksian dan ucapan terima kasih atas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Di rumah sederhananya yang berlantai tanah, sang ibu menceritakan kondisi kehidupan serta bagaimana keluarganya mengalokasikan dana dari kementerian sosial untuk pendidikan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hariannya.
Siapa sangka, di balik keceriaan wajahnya ibu tadi menanggung beratnya beban kehidupan. Keceriaan yang hari itu hadir merupakan cerminan rasa syukur berkat adanya PKH.
Ibu itu tidak sendiri. Ada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH dengan jumlah bervariasi, dan jenis bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik keluarganya. Mereka memberikan kesaksian dan ucapan terima kasih melalui video sejenis yang bisa anda saksikan di media sosial. Video-video itu dihimpun oleh petugas sosial penyalur bantuan PKH, langsung dari penerimanya di berbagai penjuru Indonesia.
Kisah ibu tadi menjadi semacam potret cerah bagi program subsidi pemerintah. Bandingkan dengan potret subsidi lebih dari satu dekade silam. Ketika itu "seorang perempuan gemuk dengan sederet gelang emas menghiasi pergelangan tangan, antri di Kantor Pos mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin", menjadi sebagian realitas pelaksanaan program subsidi.
Persoalan subsidi memang kerap menjadi polemik. Kritik terhadap program subsidi terutama menyangkut efektifitas dan ketepatan sasaran, karena sebagian subsidi sampai ke tangan pihak-pihak yang sebetulnya jauh dari layak sebagai penerima bantuan.
PKH merupakan jawaban atas kritik tersebut, sekaligus evolusi upaya negara menanggulangi kemiskinan. Mulai dijalankan sejak tahun 2007 dengan jumlah KPM sekitar 500 ribu, kian hari PKH menunjukkan hasil yang memuaskan. Karena itu di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo PKH lebih dikembangkan lagi, baik dari jumlah anggaran maupun jumlah keluarga penerimanya. Tentunya dengan tetap memperhitungkan kemampuan pemerintah.
Pada RAPBN tahun 2019, tercatat anggaran untuk PKH meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp. 17 Trilyun di tahun 2018 menjadi Rp. 34,4 Trilyun, untuk meningkatkan nominal santunan bagi sekitar 10 juta KPM. Bandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 program PKH yang hanya menjangkau sekitar 6 juta keluarga, 3,5 juta keluarga pada tahun 2015, dan 2,8 juta pada tahun 2014, dengan anggaran berkisar Rp. 5 Trilyun - Rp. 12 Trilyun.
Unsur PKH berikutnya disebut bantuan komponen, yang terdiri atas 7 komponen bantuan. Bantuan komponen diberikan dengan menilai keberadaan anggota keluarga dengan karakteristik: ibu hamil, balita, manula, anak usia sekolah, dan penyandang cacat. Sehingga besaran bantuan yang diterima KPM disesuaikan karakteristik dan kebutuhan spesifik KPM yang bersangkutan.
Menurut hemat penulis 7 bantuan komponen ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berupa bantuan gizi bagi ibu hamil dan anak usia dini, sebesar Rp. 2.400.000 per keluarga per tahun. Kelompok kedua adalah bantuan pendidikan, yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah agar mendapat pendidikan layak. Jumlahnya bervariasi dari Rp. 900.000 untuk SD, Rp. 1.500.000,- untuk SMP, dan Rp. 2.000.000 untuk SMA per keluarga per tahun. Kelompok ketiga merupakan bantuan bagi warga miskin yang tidak produktif, yaitu penyandang difabilitas berat dan manula, menerima Rp. 2.400.000,- per keluarga per tahun. Nilai tersebut merupakan nominal tahun 2018, dan tahun ini diharapkan dapat ditingkatkan.
Sebagai bantuan bersyarat KPM tidak hanya memiliki hak memperoleh bantuan, melainkan memiliki beberapa kewajiban, yang disesuaikan dengan kondisi KPM. Sebagai contoh, bagi KPM dengan ibu hamil ada kewajiban pemeriksaan kesehatan dan kehamilan, imunisasi bagi bayi dan balita, serta kewajiban kehadiran sekolah 85% bagi anak usia sekolah.
Sembako PKH
Menurut pandangan penulis, setidaknya 9 hal berikut ini yang menjadi fungsi strategis PKH. Untuk mudahnya, saya menyebutnya Sembilan Bahan Pokok (Sembako) PKH.
Sembako pertama, PKH sebagai pemutus lingkaran setan kemiskinan.
Sebuah adagium mengatakan: orang menjadi miskin karena dilahirkan dalam keadaan miskin. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan, rendahnya produktivitas, minimnya daya beli, ketiadaan tabungan, kesehatan yang buruk, kurang gizi, dan rendahnya pendidikan. Kondis-kondisi tersubut merupakan serangkaian keadaan serta proses yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan menjadi akibat sekaligus penyebab kemiskinan. Sehingga tidak berlebihan pepatah yang menggambarkan sulitnya orang untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Keberhasilan PKH pada jangka pendek dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan Indonesia. Rilis Biro Pusat Statistik pada Maret 2018 menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mencapai angka kemiskinan 9,82%. Nilai itu merupakan yang terendah sejak 1999, dan pertama kalinya angka kemiskinan di bawah dua digit. Angka itu masih mewakili 25,95 juta orang, sehingga perjalanan bangsa kita untuk menghapus kemiskinan masih cukup panjang. Namun PKH memberikan asa untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dengan membidik faktor-faktor penyebab utama kemiskinan.
Sembako kedua, PKH sebagai subsidi tepat sasaran.
Kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi pada sektor-sektor yang seharusnya bisa mandiri, seperti subsidi BBM, telah mengurangi beban keuangan negara. Melalui PKH, dana subsidi tersebut kemudian dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Integrasi dengan program pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan gizi ibu-anak, dan bantuan manula, telah menjadikan PKH membidik subsidi tepat sasaran.
Sembako Ketiga, PKH sebagai upaya pemerataan pendapatan.
Salah satu permasalahan yang dialami ekonomi negara berkembang seperti Indonesia adalah terlalu lebarnya kesenjangan penghasilan antara kaum kaya dengan masyarakat miskin. Indeks Gini Indonesia saat ini berada pada kisaran nilai 0,39 dan tergolong kategori sedang. Di masa depan indeks ini diharapkan dapat ditekan  hingga serendah mungkin, sebagai indikator pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan PKH, yang menjangkau penduduk paling miskin dan berpenghasilan paling rendah atau tidak berpenghasilan, merupakan upaya mengangkat ekonomi masyarakat miskin. Bahkan memperkuat kemandirian mereka sehingga penghasilan penduduk lebih merata.
Sembako Keempat, PKH sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan.
Lebih dari separuh perputaran uang di Indonesia mengalir di Jawa, khususnya di Jakarta. Sementara kelangkaan uang di daerah menghambat aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah desa. Pemberian bantuan PKH yang menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia, diharapkan dapat mengalirkan jumlah uang yang beredar ke daerah. Sehingga pada gilirannya akan merangsang bergeraknya roda ekonomi di pedesaan.
Sembako Kelima, PKH sebagai sarana mengurangi penyelewengan bantuan.
Penyelewengan dana bantuan kerap terjadi di berbagai lini. Dari kasus yang terjadi pada program BLT, modus yang paling sering terjadi adalah manipulasi data penerima bantuan. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin kadangkala diterima kerabat dari pejabat desa. Penyaluran dana PKH yang spesifik membutuhkan kelengkapan data anggota keluarga, usia, cacat fisik, dan sebagainya, dapat mengurangi pemberian dana yang salah sasaran. Terlebih data-data tersebut kemudian dicocokan dengan pelaksanaan bantuan komponen dan kewajiban KPM. Sehingga terjadi cek dan ricek serta pembaruan data setiap waktu.
Sembako Keenam, PKH sebagai upaya edukasi masyarakat masyarakat.
Kesadaran masyarakat miskin terhadap kesehatan, pendidikan dan lingkungannya rendah. Program-program PKH yang terintegrasi dengan bantuan kesehatan, pendidikan dan aktivitas sosial, menjadi upaya edukasi berkelanjutan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga mereka lebih peduli pada kesehatan, pendidikan anak-anaknya dan kebersihan lingkungan.
Sembako Ketujuh, PKH sebagai upaya menjalankan amanah konstitusi negara.
Pasal 34 UUD menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selain bantuan keuangan, pemeliharaan negara terhadap kaum miskin diwujudkan PKH dalam bentuk pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan.
Sembako Kedelapan, PKH sebagai akses pemenuhan gizi masyarakat.
Persoalan gizi buruk masih saja terjadi di Indonesia. Masalah yang timbul dari gizi buruk tersebut tidak hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang gizi buruk menyebabkan terjadinya "lost generation", yaitu generasi yang kehilangan produktivitas dan potensi terbaiknya karena tumbuh tanpa mendapatkan asupan gizi minimal yang dibutuhkannya. Bantuan PKH terhadap ibu hamil dan anak diharapkan dapat membantu perbaikan gizi, sehingga dapat menghasilkan generasi yang cerdas, sehat dan produktif sehingga memupus potensi generasi penerus yang miskin dan memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan.
Sembako kesembilan, PKH sebagai pembangun jiwa mandiri masyarakat.
Salah satu keunikan PKH adalah peserta KPM dapat mengundurkan diri dari program ini ketika mereka merasa kesejahteraannya telah mencapai tingkat yang cukup baik. Artinya keputusan kelayakan mendapat PKH bukan hanya satu arah berdasarkan penilaian pemerintah semata, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dirinya dan turut membuat keputusan. Dari sini dapat dilihat bahwa PKH tidak sekedar memberikan ikan, melainkan memberikan kail dan membangun jiwa mandiri pesertanya.
Melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut, tidak ada hal yang bisa saya berikan selain apresiasi tertinggi. Baik bagi pemerintah, petugas pendataan dan penyalur bantuan, maupun KPM penerima bantuan.
Selama ini bantuan sosial cenderung tidak terkelola dengan baik. Terlebih di tahun politik, subsidi kerapkali dikaitkan dengan kepentingan pemerintah untuk "membeli suara" supaya kembali berkuasa. Padahal terlepas dari siapa pun pihak yang berkuasa, dan motif di balik program, falsafah dasar negara kita mengamanatkan untuk selalu membantu kaum yang tidak mampu.Â
Transparansi PKH sebagai bantuan terintegrasi dapat mengurangi unsur politik bantuan sosial dan mengembalikan kepada tujuan hakikinya. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia bisa!
Bogor, 12 Februari 2019
***
Bahan-bahan tulisan:
Kesaksian PKHÂ , PKH Kemsos, Katadata, Tribunnews, BPS
