Kemiskinan di Indonesia: Kedamaian yang Tak Pernah Tercapai

Konon katanya, manusia berusaha terus menerus seumur hidupnya untuk mencapai kedamaian. Usaha tersebut terungkap dalam upaya bertahan hidup di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki populasi 283,49 juta jiwa pada bulan Februari 2025, terdapat sebuah upaya oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai kedamaian. Sekelompok masyarakat Indonesia mampu mencapai kedamaian tersebut dengan memiliki sebuah kepastian finansial dalam hidup. Akan tetapi, sebagian kelompok lain masih kesulitan. Menurut sebuah teori psikologis tentang kedamaian dari Amerika Serikat, kepastian finansial merupakan aspek paling dasar dari kedamaian. Sementara itu, terdapat kelompok masyarakat di Indonesia yang mengalami kesulitan selama seluruh hidupnya untuk mencapai aspek paling dasar tersebut. Alhasil, mereka kedamaian yang tak pernah tercapai sebagai hasil dari kemiskinan.

Di tahun 2025, Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Jika diukur dari standar internasional seperti Bank Dunia, 59% dari masyarakat tergolong sebagai rakyat miskin. Fakta tersebut menjadi sebuah keprihatinan besar akan kualitas hidup di Indonesia. Melalui ketidakpuasan masyarakat akan kedamaian yang tak pernah tercapai, masyarakat terdorong untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan. Bahkan, sebagian dari mereka rela untuk melakukan berbagai hal aneh yang menjadi sorotan pada berita. Hal ini memicu sebuah stigma pada mereka yang mengalami kemiskinan. Alhasil, berbagai konflik terjadi secara terus menerus antara berbagai kelompok di Indonesia. Melalui berbagai konflik tersebut, rakyat miskin akan terus menerus miskin dan tak pernah mencapai kedamaian.

Sebagai badan pemerintah, BPS (Badan Pusat Statistik) hanya menetapkan kemiskinan di Indonesia dari nilai rupiah. Terdapat sebuah fakta yang sangat sulit untuk dipercaya, tetapi terungkap melalui data BPS. Menurut sebuah video YouTube dari Narasi yang berjudul "Kalau Mengacu ke Bank Dunia, 59% Masyarakat Indonesia Tergolong Miskin | Narasi Explains", jika seseorang memiliki pengeluaran di atas Rp 21.250 per hari maka orang tersebut sudah tidak dianggap miskin. Sekalipun fakta tersebut digabung dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia sejak tahun 1960, hal ini menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan. BPS masih menggunakan cara untuk menentukan kemiskinan pada tahun 1998 yang tentunya sangat tidak relevan dengan kondisi dunia pada tahun 2025.

PT Narasi Media Pracaya yang beroperasi dengan nama Narasi telah memberikan sebuah usulan yang berbobot untuk kemajuan negara Indonesia. Untuk mendukung kemajuan, kemiskinan itu seharusnya tidak hanya didukung oleh indikator seperti pengeluaran rakyat. Akan tetapi, harus terdapat berbagai indikator-indikator lain yang meningkatkan kredibilitas dari data tersebut. Urgensi tersebut disebabkan oleh standar kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan akibat standar kemiskinan yang tidak masuk akal dan tidak relevan dengan perubahan zaman.

Salah satu standar internasional yang ternilai kredibel dalam sektor ekonomi adalah Bank Dunia. Jika mengacu pada standar tersebut, 59% masyarakat Indonesia tergolong miskin karena standar tersebut memiliki sebuah metode yang masuk akal dan relevan dengan perubahan zaman. Melalui standar tersebut, berbagai upaya yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia akan memiliki tujuan yang lebih terarah pada data yang jelas dan kredibel. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam proses memperjuangkan kesejahteraan sebuah bangsa, masyarakat harus mampu untuk melihat secara lebih dalam kondisi negara.

Dari perbandingan antara data di BPS dan data sesuai standar internasional (Bank Dunia), Indonesia masih memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Dalam usaha untuk mencapai kedamaian yang tak pernah tercapai, Indonesia perlu untuk mengubah caranya dalam menangani kemiskinan di negara. Akhir kata, semoga Indonesia dapat terus berusaha untuk mencapai sebuah hal yang sangat sulit tercapai di tengah ketidakpastian bangsa.