Para miliarder super kaya ini tidak bisa diinterpelasi DPR. Mereka tidak bisa dituntut di pengadilan rakyat. Mereka tidak perlu memaparkan visi-misi di hadapan publik. Tapi, keputusan mereka memengaruhi hidup jutaan orang. Ini adalah pemerintahan bayangan yang bekerja tanpa mandat.
Defisit demokrasi ini membuat rakyat semakin apatis. Mereka melihat kebijakan berubah, tapi tidak tahu siapa yang sebenarnya menentukan. Mereka tidak bisa menuntut karena aktor kuncinya berada di luar jangkauan. Hasilnya adalah demokrasi kosong: ada pemilu, tapi keputusan strategis sudah ditentukan jauh sebelum rakyat memilih.
Untuk mengatasi hal ini, kita butuh mekanisme pengawasan baru. Kontrak donor harus transparan. Parlemen harus terlibat dalam persetujuan program. Data publik tidak boleh dikuasai oleh donor. Jurnalisme investigatif dan audit warga harus diperkuat.Â
Tanpa semua itu, demokrasi hanya menjadi dekorasi, sementara kekuasaan sesungguhnya ada di tangan 1%.
Merebut Kembali Masa Depan: Jalan Oneness
Apakah kita harus menolak semua filantropi? Tidak. Yang harus ditolak adalah cara filantropi dijadikan instrumen kekuasaan. Bantuan yang memperkuat ketergantungan bukanlah bantuan, melainkan penjajahan baru.
Vandana Shiva menawarkan jalan oneness: kedaulatan komunitas, keberlanjutan kehidupan, dan solidaritas. Artinya, solusi lokal harus diutamakan.Â
Di bidang pangan, melindungi benih tradisional dan hak petani. Di bidang kesehatan, membangun sistem transparan berbasis kebutuhan rakyat. Di bidang pendidikan, memperkuat guru dan kurikulum kontekstual. Di bidang energi, mendukung inovasi komunitas.
Selain solusi praktis, kita juga harus melawan budaya pemujaan miliarder dan ideologi kesuksesan. Publik harus berhenti menganggap mereka sebagai penyelamat. Sebaliknya, kita perlu menuntut akuntabilitas dan transparansi, menolak monopoli data, dan membela pluralitas pengetahuan.
Melawan kapitalisme filantropi bukan pertempuran melawan individu, melainkan melawan sistem yang memberi mereka kuasa tanpa mandat. Jalan oneness adalah jalan untuk merebut kembali hak rakyat dalam menentukan masa depannya sendiri.
Dan, hanya dengan jalan itu, kita bisa memastikan bahwa kebaikan bukan lagi topeng kekuasaan, melainkan harus menjamin demokrasi sejati.***
