Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran dan Ketahanan Ekonomi: LDII Serukan Hidup Sederhana

LDII ajak masyarakat hidup sederhana, tetap produktif, dan kepala daerah optimalkan PAD di tengah ketidakpastian ekonomi

Jakarta (9/3) -- Pemerintah memperketat pengeluaran negara dengan efisiensi di berbagai kementerian guna menjaga stabilitas fiskal. Meski langkah ini diharapkan tidak mengganggu layanan publik, tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menerapkan pola hidup hemat.  

KH Chriswanto Ketum LDII menyoroti dampak nyata dari gejolak ekonomi global, salah satunya adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor industri ekspor. "Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu pekerja di Pulau Jawa terkena PHK akibat ketidakstabilan pasar internasional," ungkapnya.  

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi 15 juta orang, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program tersebut masih menghadapi kendala dalam pendanaan dan operasional, sehingga belum berjalan optimal.  

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, KH Chriswanto mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sederhana namun tetap produktif. "Konsep muzhid-mujhid dalam Islam mengajarkan kita untuk hidup efisien tanpa berlebihan, namun tetap bekerja keras," jelasnya.  

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ia juga mengingatkan agar masyarakat menghadapi cobaan seperti PHK dengan ketabahan dan tidak terjebak dalam reaksi emosional yang dapat memperburuk situasi sosial. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya mencari alternatif pekerjaan serta membangun solidaritas antarwarga.  

"Keluarga yang memiliki rezeki lebih sebaiknya membantu mereka yang sedang kesulitan akibat PHK atau kebangkrutan usaha. Dengan begitu, masalah ekonomi dapat tertangani dalam jangka pendek," tambahnya.  

KH Chriswanto turut mengimbau para kepala daerah yang baru terpilih untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran akibat pengetatan belanja kementerian. Menurutnya, potensi pajak dan retribusi daerah harus dimaksimalkan tanpa membebani pekerja sektor informal dan masyarakat kelas bawah.  

Selain itu, ia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih selektif, hanya untuk program yang benar-benar berdampak luas bagi masyarakat. Sementara proyek pembangunan daerah dapat dijalankan melalui skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).  

Dalam situasi krisis, KH Chriswanto menegaskan bahwa komunikasi publik menjadi kunci utama agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat memicu ketidakpercayaan. "Dengan strategi yang tepat---optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang transparan---kepala daerah tetap dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif," paparnya.