Bukan berarti kita semua, terlebih penyelenggara Pemilu merubah posisi menjadi penyembah demokrasi. Membabi-buta memuja-muji demokrasi tanpa membuka ruang untuk menerima paham atau ideologi humanis lainnya. Demokrasi sebetulnya menjadi sistem nilai dalam menata pemerintahan.
Menyeleksi calon pemimpin bangsa. Sekaligus mengatur, menjadi lalu lintas dalam kehidupan bernegara. Agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib. Tidak ada praktek disorder. Kita meyakini bahwa demokrasi telah menciptakan dan menjadikan Indonesia maju berdaulat.
Merugilah, dan itu amat merusak bilamana KPU maupun Bawaslu merendahkan diri menjadi budak politisi. Semestinya penyelenggara Pemilu hanya takut pada rakyat. Budaknya rakyat, bukan budak politisi atau partai politik. Kekhawatiran ini mulai memberi bukti. Insya Allah Pemilu 2024 KPU dan Bawaslu benar-benar bebas, mandiri dari tekanan.
Selanjutnya, demokrasi menjadi peta jalan untuk majukan rakyat. Sebagai penunjuk arah bernegara. Mepamahaman semacam ini yang harus ditumbuh-suburkan, sehingga masing-masing pihak mengerti peran serta posisinya. Semua bisa mengambil bagian berkontribusi memajukan negara Indonesia.
Demokrasi kita yakini bukan barang antik. Bukan tempat ''penampung'' barang-barang rongsokan. Tapi alat untuk mengarahkan, menempatkan, mengatur, dan memberi jaminan atas terwujudnya kesejahteraan atau kemaslahatan bagi anak-anak kandung pemilik Indonesia tercinta.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap solid dan terjaga. Demokrasi dipakai untuk menjaga keutuhan bangsa. Babak demi babak sejarah di republik ini harus memberi pelajaran bagi seluruh generasi di Indonesia untuk lebih berkembang maju. Tidak mempersoalkan perbedaan.
Tapi, menjadikan keberagaman itu sebagi kekuatan. Bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan itu sebagai kepingan kekuatan meraih kejayaan. Penyelenggara Pemilu jangan membiarkan kesesatan demokrasi terjadi. Apalagi, mengambil peran untuk menyesatkan demokrasi. Jangan melegalkan rekayasa.
KPU dan Bawaslu jika gagal menempatkan posisinya, niscaya akan membuat demokrasi rusak. Bukan sekedar menafsir etika penyelenggara atau kode etik penyelenggara Pemilu secara kaku semata, di depan publik berpura-pura menegakkan integritas. Namun, di balik itu malah merendahkan diri menjadi budak politisi.
