Dari sini, Christoph Menke dan Arnd Pollmann menarik kesimpulan  tidak ada pembenaran hak asasi manusia yang "netral". Di satu sisi, ini berarti  tidak ada pembenaran hak asasi manusia yang tidak mengandaikan keabsahan hak asasi manusia. Bagi Arendt, hak asasi manusia, seperti halnya proposisi moral, pada umumnya tidak dapat di-ground-kan karena merupakan dasar. Sebagai ekspresi dari tuntutan moral mendasar, mereka memiliki karakter aksiomatik. Mereka jelas dan diterima begitu saja, atau mereka membutuhkan paksaan. Tetapi jika, seperti yang Arendt anggap tak terelakkan setelah pengalaman abad ke-20, moral tidak lagi terbukti dengan sendirinya dan sekadar paksaan membangkitkan kebencian, muncul pertanyaan tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi "kejahatan terhadap kemanusiaan" (Arendt). Sumber daya apa yang ada untuk mencegah kejahatan menjadi ekstrem?
Ketidakmungkinan netralitas juga berarti  hak asasi manusia membutuhkan kinerja, komitmen. "Komitmen terhadap hak asasi manusia berarti memihak dan memobilisasi kelompok yang cukup kuat untuk menghentikan mereka yang melanggar hak orang lain. Akibatnya, keterlibatan hak asasi manusia yang efektif harus bersifat partisan dan politis";
Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak memiliki wujud yang terpisah dari tindakan. Seperti yang telah disebutkan, mereka selalu berada dalam konteks sosial tertentu dan muncul dari situasi konflik sosial. Jika seseorang memahami hak asasi manusia sebagai prinsip tindakan, maka ini berarti  mereka bukanlah tujuan masa depan yang harus diperjuangkan, bukan utopia. Mereka menyadari diri mereka sendiri baik seperti kebebasan, yang seperti diketahui, membentuk makna politik bagi Arendt, sedang beraksi atau tidak. Oleh karena itu, mereka memiliki dimensi politik sejak awal. Praktik itu sendiri harus sudah mencakup realisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, dengan pergeseran perspektif dari pembenaran menuju tindakan solidaritas, konsekuensi relativisme dan penghancuran validitas universal hak asasi manusia tampaknya tak terelakkan.
"Tetapi jika, seperti yang kami duga di atas, satu-satunya alasan penolakan hak asasi manusia terhadap politik totaliter adalah praktik -- pengakuan setiap individu sebagai orang lain maka jaminan Pencerahan tradisional tentang universalitas pembenaran lenyap; karena sifatnya tidak menjamin  semua orang akan menjadi peserta dalam praktik ini".
Tindakan selalu kontekstual dan karena itu relatif; tidak ada konteks seperti yang lain. Ketika kita bertindak, kita selalu bereaksi terhadap situasi tertentu, sehingga tidak ada klaim universalitas, tidak ada standar tetap dan aturan tetap untuk tindakan. Di atas segalanya, seseorang tidak dapat memaksa siapa pun untuk mengikuti praktik ini tanpa mendelegitimasi klaim mereka sendiri atas kewajaran. Seseorang hanya dapat mempromosikannya dan berharap  iklan tersebut akan mendapatkan telinga yang terbuka. Persetujuan dan keputusan untuk bergabung dalam perjuangan hak asasi manusia, yaitu untuk menghormati mereka dalam tindakan seseorang, tidak pernah bisa dipaksakan dengan kebutuhan logis. "Seseorang dapat paling banyak 'memohon' persetujuan orang lain atau 'memohon' untuk itu. Dan dalam tindakan persuasi ini seseorang menggunakan 'akal sehat'" (Arendt).
