Kemiskinan Struktural di Indonesia Kian Nyata?

Ekonom Senior INDEF  Aviliani mengungkapkan masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini banyak yang hidup dari utang . Salah satunya dari pinjaman online (online) karena banyak masyarakat yang tidak mempunyai akses ke bank (bankable). 

Menurutnya, utang tersebut bahkan digunakan untuk makan. Itu pun banyak yang tidak mampu membayar utangnya. Di sisi lain, mereka tidak mendapatkan bantuan tunai langsung (BLT) karena digolongkan ke kelas menengah. Hal tersebut, kata Aviliani, membuktikan kemiskinan yang semakin nyata di Indonesia. 

Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, namun masih relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. (CNN Indonesia)

Fakta Kemiskinan Struktural Indonesia

Saya terganggu  dan kasihan pada cara berpikir, baru melihat nyata, kemiskinan struktural Indonesia.Tulisan berita Oktober 2024 itu mengganggu dan mendorong saya untuk memberi tanggapan.  Pertanyaannya, apakah memang selama tidak dapat dilihat bahwa kemiskinan struktural sudah dialami rakyat Indonesia sejak masa Orde Baru?  Kemiskinan Struktural adalah kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat akibat dari tidak bekerjanya struktur pemerintah dengan baik. 

Tidak bekerjanya struktur pemerintah dengan tidak baik itu bukan tidak sengaja tetapi disengaja oleh struktur pemerintah itu sendiri. Akibatnya adalah dibangunlah keadaan atau kondisi kemiskinan rakyat yang berkepanjangan tanpa ada perbaikan dari struktur pemerintah itu sendiri.

Jika Aviliani mengatakan bahwa Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, namun masih relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, ini membuktikan bahwa kemiskinan itu adalah hasil dari proses pemiskinan oleh struktur pemerintahnya dan politik kekuasaan yang korup. 

Astina bersama warga di kampung miskin, Kampung Ujung, Kebun Nanas, Jakarta Timur. Sumber foto: astina

Proses pemiskinan oleh struktur pemerintah ini yang tidak diketahui oleh Aviliani sehingga dia mengatakan "Kemiskinan Struktural RI Kian Nyata".

Proses panjang pemiskinan yang dilakukan oleh struktur pemerintah ini menghasilkan Kemiskinan Struktural. Ada penjual bakso keliling di pemukiman rumah saya sejak kecil sudah menjadi pedagang bakso keliling. 

Ketika masih kecil, dia ikut dengan ayahnya menjual bakso keliling keluar masuk kampung. Ketika ayah sudah tua dan tidak mampu membawa keliling gerobak bakso, dia menggantikan posisi ayahnya menjual bakso keliling sampai sekarang,  masih di kawasan pemukiman rumah saya di Jakarta Timur.

Ada juga tetangga saya, seorang ibu yang sekarang menjadi pemulung keliling di area pemukiman saya. Masa lalunya, orang tuanya memiliki warung kecil menempel di samping rumahnya.

Setelah orang tua meninggal dia mencoba melanjutkan usaha warung orang tuanya itu. Akhirnya warungnya tutup karena di dekat rumahnya itu bertambah banyak tetangganya yang membuka warung. 

Ibu ini menikah dengan seorang kuli bangunan dan memiliki satu orang anak. Suaminya meninggal dunia dan ibu tetangga saya ini menjadi orang tua tunggal untuk anaknya. Agar dia anaknya bisa bertahan hidup, si ibu berusaha hidup menjadi pemulung keliling kampung di Jakarta Timur sampai hari ini.

Ada dua kasus proses pemiskinan struktural  yang berjalan terus menerus dialami rakyat hingga 50 tahun.  Dua kasus atau rakyat miskin yang alami proses pemiskinan struktural seperti ini sangat banyak di sekitar kita. Kok baru sekarang, dikatakan bahwa Kemiskinan Struktural Indonesia Kian Nyata? Jakarta Timur itu masih di Indonesia kah? Para rakyat dalam kasus pemiskinan struktural ini tentunya tidak bisa mengakses bank. 

Berita tentang Kemiskinan Struktural Indonesia Kian Nyata. Sumber foto: CNN Indonesia.

Siapa yang bisa mengatur akses kepada bank? Ya pemerintah lah yang memiliki otoritas mengatur akses pada bank. Kenapa orang miskin tidak bisa mengakses bank karena pemerintahnya tidak bekerja baik untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Hanya pengusaha kaya saja yang diberi akses kepada oleh kebijakan pemerintah. Peluang tidak adanya  akses kepada layanan bank ini dicuri oleh para pelaku pinjaman online. Sekarang ini berbondong-bondong puluhan juta bahkan bisa jadi ratusan juta rakyat Indonesia jatuh dalam masalah dengan pinjaman online.

Bangun Struktur Pemerintah Bekerja Baik Dan Tidak Korup.

Pertanyaannya siapa yang memberi izin dan membiarkan ada pinjaman online yang legal dan ilegal? Siapa yang membiarkan masalah kemiskinan yang panjang ini? 

Ya struktur  pemerintah  atau pemerintah itu sendiri, sejak jaman Orde Baru Suharto hingga sekarang. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? 

Dalam berita CNN Indonesia tersebut Aviliani juga menyatakan bahwa ia menilai bantuan kepada masyarakat harus kembali dikaji. Hal ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya dapat menerima manfaatnya. 

Menurut Aviliani juga mengatakan bahwa upaya tidak terjadi kemiskinan struktural, maka APBN dalam alokasinya harus memberikan stimulus kepada masyarakat bawah ini.

Bantuan langsung itu hanya proyek belas kasih bukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan struktural. Model bantuan langsung selama ini hanya bersifat sementara, biasa untuk mendapatkan modal politik kekuasaan, menipu atau membius rakyat miskin bukan untuk menyelesaikan kemiskinan. 

APBN itu adalah alat dari kekuasaan dalam menguasai uang rakyat. Penguasa keuangannya ada di tangan struktur pemerintah atau penguasa. Kita memerlukan struktur pemerintah atau struktur kekuasaan dan 

Astina bersama warga miskin di Kampung Ujung. Sumber foto: astina

kemauan politik yang benar mau mensejahterakan rakyat.  Bukan struktur pemerintah seperti sejak rezim orde baru hingga sekarang. Perjuangan kita adalah untuk membangun struktur pemerintah atau kekuasaan yang pro kesejahteraan rakyat. 

Agar rakyat tidak terpuruk dalam kemiskinan seumur hidup bahkan hingga tujuh turunannya.  Indonesia memiliki banyak sumber pendapatan dan daya alam  yang kaya sekali. Tetapi struktur pemerintah atau kekuasaan yang ada sejak orde baru hingga sekarang tidak bekerja baik dan korup. Tetapi sampai sekarang 80% rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan struktural.  

Semua kekayaan alam dan uang rakyat dikorupsi hanya untuk para pelaku struktur pemerintah atau kekuasaan atau penguasanya.  Jika struktur pemerintah atau kekuasaan yang ada bekerja baik dan tidak korup maka akan menghasilkan kesejahteraan rakyatnya.

Bogor, 1 Agustus 2025.
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Advokat di Jakarta