Kemiskinan Struktural di Indonesia Kian Nyata?

Dalam berita CNN Indonesia tersebut Aviliani juga menyatakan bahwa ia menilai bantuan kepada masyarakat harus kembali dikaji. Hal ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya dapat menerima manfaatnya. 

Menurut Aviliani juga mengatakan bahwa upaya tidak terjadi kemiskinan struktural, maka APBN dalam alokasinya harus memberikan stimulus kepada masyarakat bawah ini.

Bantuan langsung itu hanya proyek belas kasih bukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan struktural. Model bantuan langsung selama ini hanya bersifat sementara, biasa untuk mendapatkan modal politik kekuasaan, menipu atau membius rakyat miskin bukan untuk menyelesaikan kemiskinan. 

APBN itu adalah alat dari kekuasaan dalam menguasai uang rakyat. Penguasa keuangannya ada di tangan struktur pemerintah atau penguasa. Kita memerlukan struktur pemerintah atau struktur kekuasaan dan 

Astina bersama warga miskin di Kampung Ujung. Sumber foto: astina

kemauan politik yang benar mau mensejahterakan rakyat.  Bukan struktur pemerintah seperti sejak rezim orde baru hingga sekarang. Perjuangan kita adalah untuk membangun struktur pemerintah atau kekuasaan yang pro kesejahteraan rakyat. 

Agar rakyat tidak terpuruk dalam kemiskinan seumur hidup bahkan hingga tujuh turunannya.  Indonesia memiliki banyak sumber pendapatan dan daya alam  yang kaya sekali. Tetapi struktur pemerintah atau kekuasaan yang ada sejak orde baru hingga sekarang tidak bekerja baik dan korup. Tetapi sampai sekarang 80% rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan struktural.  

Semua kekayaan alam dan uang rakyat dikorupsi hanya untuk para pelaku struktur pemerintah atau kekuasaan atau penguasanya.  Jika struktur pemerintah atau kekuasaan yang ada bekerja baik dan tidak korup maka akan menghasilkan kesejahteraan rakyatnya.

Bogor, 1 Agustus 2025.
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Advokat di Jakarta