Sikap kukuh Jokowi menaikkan iuran tentunya jadi polemik tersendiri bagi hukum dan Ketata Negaraan. Jokowi dianggap sudah melakukan disobedience of law alias pengabaian terhadap hukum seperti dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari
Pada kesempatan lain Jokowi meminta masyarakat mengerti atas kondisi yang ada. Tahun 2019 telah menggratiskan biaya pengobatan 96 juta orang dan mengucurlah uang 41 triliun guna mensubsidi BPJS. Jadi Jokowi berharap kita semestinya mengerti akan keputusan yang sudah diputuskannya mengenai naiknya iuran BPJS. Tidak salah kalau muncul asumsi sudah tidak ada dana talangan alias kewalahan atasi besaran dana keberlangsungan BPJS sehingga diambil keputusan pahit ditengah bulan Ramadan 2020.
Saat ini mungkin agak rumit jika kembali ke awal mengapa ada BPJS dan konsep tanggung renteng dari peserta BPJS. Di mana iuran jadi dana kumpulan yang bisa menanggung perawatan dan perobatan peserta. Jadi dibutuhkan peran maksimal pemerintah yang transparan dan hanya untuk kepentingan rakyat semata.
Satu hal lagi polemik naiknya iuran tentu menjadi riuh di medsos ( media sosial) dan kembali saling sahut dan mungkin ada yang anggap sisa-sisa pilpres (Pemilihan Presiden ).Â
Kalau boleh jujur keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS merupakan kebijakan tidak popular dan mengundang kegundahan. Siapa saja yang gundah?
Pertama yang selalu setia mengkritisi kebijakan Jokowi bisa disebut oposisi dan pendukungnya. Berikutnya bisa saja pendukung Jokowi yang juga cemas dengan kondisi saat ini di mana ekonomi berjalan "slow motion" jadi mau tak mau ya menerima keputusan tersebut walaupun tak tahu kelanjutannya bayar atau tidak jadi ya diam saja. Nah, masalah kenaikan iuran BPJS bisa jadi isu persatuan dalam hal rasa penderitaan yang sama terutama pengeluaran uang rutin. Â
Di luar masalah dukung dan tak mendukung Jokowi dengan segala kebijakannya seharusnya tetap harus di kritisi agar langkah tetap terang dan berujung kebaikan dan manfaat. Kritis terhadap keputusan iuran BPJS merupakan pijakan kaki yang berdiri diatas semua pihak dan rasa yang sama.
Terimakasih Pak Jokowi, keputusan menaikkan iuran BPJS jadi semakin menyatukan pikiran kita sebagai rakyat dalam upaya menerobos kepekaan pemerintah saat Pandemi Corona dan dampaknya secara multi dimensi. Dampak langsung yang ada saat ini dirasakan namun apakah tak terlihat oleh pemerintah ? tidak pekapun tetap akan terucap terimakasih atas ketidak pekaannya sambil  menggerutu.
Kepekaan ini juga dipertanyakan oleh Timboel Siregar, Kordinator BPJS Watch."Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat'.
Keputusan sudah ditetapkan semoga berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah dalam pelaksanaannya. Jikapun ini sudah jadi keputusan yang final seharusnya ada perbaikan pelayanan maupun tata kelola yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekali lagi hanya bisa bilang terima kasih Pak Jokowi...entah terimakasih untuk apalagi. Salam semangat, semoga badai pandemi Corona segera berlalu. (Isk)
