Ini pertarungan yang tidak main-main. Kedua negara itu memang sempat bermusyawarah untuk mencari jalan yang lebih fair. Tapi belum sempat ada kesepakatan, dunia dilanda Pandemi Covid-19. Komunikasi terputus.
Persoalan lain muncul. Taiwan diprovokasi untuk berpisah dengan China. Kebetulan, Presiden Taiwan Tsai Ing-we memang anti-China dan secara eksplisit berani menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari China.
Ketegangan antara Taiwan dan China semakin kuat setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. Sebelumnya, Joe Biden sempat membesarkan hati Xi Jin Ping bahwa Pelosi tidak jadi datang ke Taiwan. China percaya.
Tapi, janji tinggal janji.
Agustus 2022, Pelosi datang serombongan ke Taiwan untuk membawa kabar bahwa Senat Amerika Serikat (AS) telah mengambil langkah pertama yang akan membuat AS bisa secara langsung memberikan bantuan militer senilai miliaran dolar Amerika untuk Taiwan. Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS dari kedua partai--yakni Partai Demokrat dan Partai Republik--telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Kebijakan Taiwan terkait dengan bantuan persenjataan tersebut.
Selama bertahun-tahun, AS memang telah menjual persenjataan ke Taiwan, namun RUU itu akan memungkinkan AS untuk melangkah lebih jauh dengan memberikan bantuan militer senilai US$ 4,5 miliar dalam kurun waktu empat tahun. Langkah itu jelas telah membuat marah China. Terlebih, RUU itu juga mengatur penjatuhan sanksi bagi China, jika negara itu menggunakan kekuatan militernya untuk merebut wilayah Taiwan.
Ciutkah nyali China?. Tidak. Beijing marah dan langsung menggelar latihan militer besar-besaran dengan mengepung perbatasan Taiwan di tengah masih berlangsungnya perang di Ukraina yang juga dipicu oleh Amerika. Sebab bagi China, Taiwan adalah bagian wilayah kedaulatannya. Maka tak heran bila dalam latihan tersebut, pasukan China melakukan tembakan-tembakan langsung yang membuat Presiden Taiwan Tsai Ing-we melakukan protes keras hingga menyatakan siap mempertahankan tanah airnya.
Situasi makin rumit.
Apalagi dalam satu dekade terakhir, wilayah Indo-Pasifik memang telah menjadi panggung sentral dari konflik persaingan kekuatan besar yang berisiko bagi stabilitas negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia. Selain konflik antara China dan Taiwan, ada pula konflik Semenanjung Korea antara Korsel dan Korut. Juga konflik di Asia Selatan atau Samudera Hindia. Dan, hampir semua konflik tersebut melibatkan China dan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan besar (great power).
Apakah konflik di kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perang terbuka?. Bisa iya, bisa pula tidak. Tapi melihat situasinya, perang bisa meletus kapan saja. Apalagi, Joe Biden berasal dari Partai Demokrat yang rata-rata "hobi" perang. Dalam sejarahnya, AS beberapa kali perang ketika Presidennya berasal dari Demokrat. Begitu juga dengan sejumlah negara Asia yang bertikai ini  tidak takut perang. Ada China, juga Korea Utara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Korut telah berhasil membangun kapal selam yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan bertenaga nuklir. Mereka juga telah menguji coba rudal-rudal canggihnya dalam beberapa tahun belakangan. Perkembangan Korea Utara semakin membuat Korea Selatan khawatir, terlebih uji coba rudal dari kapal selam sulit terdeteksi karena diluncurkan di kedalaman laut.
