Politikus PKS Mendadak Jadi Ahli Bahasa dan Langsung Minta Maaf

Inilah masalahnya. 

Sebagai sesama manusia, bagi yang berbuat salah, atau dengan kata lain kekeliruan, kita wajib untuk memaafkan, tapi di negara ini, konon hukum merupakan Panglima Tertinggi.

Maka paling tidak untuk memberi efek jera, bagi siapa pun yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan perundangan, suka maupun tidak, hukum harus tetap ditegakkan. 

Apa lagi bagi para politikus yang sejatinya merupakan representasi berdirinya negara ini. Pengawal konstitusi lagi, tentunya. Jangan hanya ingin mendapatkan "reward" saja, tapi "punishment" pun harus siap dihadapi sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang bertentangan. ***