Sebutan PSN atau Proyek Strategis Nasional bukan hal baru sudah dimulai sejak jaman pemerintahan yang lalu. Dari catatan yang ada hampir semua PSN mengalami keterlambatan misalnya di transportasi dan jalan tol; juga hasilnya tidak memberikan gain atau return yang tinggi bahkan justru yang terjadi Cost Overrun alias biaya bertambah contohnya pada Kereta Cepat Jakarta Bandung dan KRL Jabodetabek. Memang pada satu sisi investasi pada PSN akan membuka lapangan kerja tetapi dampak bangkitannya bagi perekonomian tidak seperti yang diharapkan.
4. Program 3 Juta Rumah
Keinginan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat terutama MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) memang tujuan yang mulia karena akan menjadi obat dari penyakit sosial masyarakat (Social Disease). Tetapi pembangunan rumah sebanyak 3 juta per tahun bukan perkara mudah. Berdasarkan pengalaman lalu dengan Program Sejuta Rumah sejak 2015 hampir tidak pernah tercapai secara utuh hanya tambal sulam semata. Kesulitannya karena dalam penyediaan rumah melekat dengan pemilikan yang didukung melalui Kredit Pemilikan Rumah. Selayaknya pendekatannya diubah dari Housing as a Goods yang dimiliki menjadi Housing as a Service yang didapatkan melaui sewa. Seharusnya pilihan Housing as a Service dengan tenur atau masa sewa tidak terbatas menjadi pilihan dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
5. Hilirisasi
Pemahaman hilirisasi selayaknya berjalan dengan pengembangan industri nasional yang didukung kehadiran Industrial Tree atau Pohon Industri sehingga dapat mendukung pengembangan produk yang unggul. Memang pernah hadir jarhon Industri 4.0 tetapi entah bagaimana kelanjutannya sehingga sulit untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi dari hilirisasi. Sementara trend global terhadap penggunaan raw material sudah mengarah pada artificial atau non mineral yang dianggap eksploitasinya merusak lingkungan sehingga berdampak terhadap perubahan iklim. Dari sisi market, gejolak harga juga sangat tinggi sehingga mengandalkan produk hilirisasi juga akan mengalami tekanan harga.
6. Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN)
Tidak perlu banyak bahasan tentang hal ini karena faktanya menunjukkan bahwa pembangunan IKN hampir dapat dikatakan tertunda jika tidak ingin mengatakan terbengkalai. Berbagai janji investasi yang pernah dimunculkan tidak menjadi kenyataan dan dari catatan ibukota negara baru belum ada "success story" misalnya Canberra (Australia), Brasilia (Brazil), Sejong (Korea Selatan). Putera Jaya (Malaysia). Dengan demikian berharap akan IKN menjadi sentra pertumbuhan bak Menunggu Godot.
7. Pembangunan InfrastrukturÂ
Tema infrastruktur secara teori seperti yang diusung Paul R. Romer dalam Endogenous Growth Theory merupakan pilihan dalam upaya mengangkat pertumbuhan ekonomi. Tetapi kendala anggaran dan harapan akan bangkitan perekonomian berdasarkan pada masa pemerintahan lalu, pembangunan infrastruktur bukan menjadi pilihan dalam era pemerintahan Presiden Prabowo.
8. Pemberdayaan UMKM Indonesia
Diksi lokomotif dan UMKM memang terasa naif jika digandengakan karena ukuran UMKM yang mikro atau kecil. Tetapi karena jumlahnya yang besar secara agregat sektor UMKM dapat menjadi besar juga. Memang selalu jadi tantangan dalam pembedayaan ini pada aspek pembiayaan karena model usaha UMKM yang cenderung tidak tertib dan rapih. Tetapi jika melihat keberadaan UMKM di negara seperti Jepang yang linkage atau keterhubungan dengan korporasi dalam rantai pasoknya seharusnya model tersebut dapat diadopsi demi pemberdayaan dan penguatan UMKM sehingga daya tampungnya menjadi besar dan manghadirkan bangkitan.
