Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Masa Awal Orde Baru Upaya Mencari Stabilitas dan Rehabilitas 1966-1980

Pendahuluan
Orde lama berakhir dengan mewariskan berbagai persoalan yang ditandai dengan kemerosotan perekonomian, kelangkaan kebutuhan pokok, tingkat inflasi yang tinggi. Secara umum, terpuruknya perekonomian Indonesia pada masa orde lama salah satunya disebabkan sikap Soekarno yang lebih mementingkan Politik dibanding ekonomi.[1] Kepemimpinan Presiden Soekarno yang menjadikan Politik sebagai "panglima" negara membuat aspek ekonomi agak terabaikan. Hal berbeda justru lahir dibawah masa orde baru, dibawah pimpinan Soeharto ekonomi dijadikan panglima untuk mejaga stabilitas dan keamanan Negara. 

Perencanaan Pembangunan pemerintah pada awal Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang  lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang  lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.[2]

Semangat dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Negara dan perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 merupakan upaya untuk mengadakan perubahan menyeluruh berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan semangat mengemban hati nurani dan kepentingan rakyat yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengembangan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik yang mengindahkan sistem permusyawaratan perwakilan dalam menetapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat luas dalam pembangunan.[3]

Dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, sistem dan proses penyelenggaraan Negara dan perencanaan pembangunan bangsa dikembangkan secara demokratis dan konstitusional berdasarkan siklus dan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun yang biasa disebut REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Repelita pertama dimulai pada tahun 1969 hingga 1974.[4] Dinamika tersebut ditandai dengan menetapkan GBHN (Garis Besar Halauan Negara)[5] sebagai dasar penyusunan Repelita. Repelita ini berlangsung hingga repelita VI yang berakhir pada tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional agar keadaan yang diingkan dalam jangka waktu lima tahun dan jangka panjang dapat terwujud.  

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi untuk menentukan tidakan masa depan dengan tepat yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai.[6] Perubahan sistem politik dari Demokrasi terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila dibawah Orde baru membawa perubahan pula pada orientasi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Program perencanaan pembangunan nasional dituangkan kedalam suatu perencanaan bertahap, yakni Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).[7]

Perencanaan pembangunan Orde Baru melaksanakan Pancasila/ UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang biasa dikenal sebagai Trilogi Pembangunan.[8] Secara singkat, Trilogi Pembangunan diartikan sebagai Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan.

Trilogi Pembangunan itu adalah :

1. Terciptanya stabilitas politik yang mantap untuk memungkinkan kelangsungan jalannya pembangunan.

2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memperbesar pembangunan Nasional.

3. Pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial.

Tahap Awal Orde Baru Mencari Stabilitas dan Rehabilitas

Periode 1966 hingga 1998 merupakan era baru dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa Indonesia, yang dikenal dengan era Orde Baru. Tahun 1966 merupakan babak awal, terjadi perubahan tatanan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan orde lama berakhir dan pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto dimulai. Menurut Soeharto ketika berpidato dalam sidang DPR-GR pada 16 Agustus 1970 menyatakan bahwa " Orde baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan disegala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya dan berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan Stabilitas Nasional jangka panjang, sehingga mempercepat perencanaan pembangunan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.[9]  

Masa awal orde baru tahap periode 1966-1968, merupakan perencanaan pembangunan pemerintah berorientasi pada usaha mencari Stabilitas dan Rehabilitas yang terfokus kepada upaya mengatasi kemerosotan perekonomian warisan orde lama. Stabilitas dan rehabilitas dianggap sebagai prasyarat untuk lancarnya perekonomian dan landasan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan kerangka perencanaan tersebut, pemerintah mengembangkan beberapa langkah-langkah.

Beberapa langkah Pemerintahan Orde Baru, antara lain :

• Pemerintah mulai membentuk kelompok ekonom dari ahli-ahli ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Kelompok Ekonom Mafia Barkley. Mafia Barkley adalah arsitek perencana pembangunan ekonomi modern-rasional Indonesia selama periode Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto.[10]
• Pemerintah berupaya untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Negara sesuai dengan konstitusi. Serta pemerintah melakukan pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan menetapkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
• Berusaha menciptakan Stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk pelaksanaan dan keberhasilan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum.
• Merumuskan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima tahun.
• Meningkatkan efisiensi pemerintah dan membersihkan korupsi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Strategi Pemerintahan Orde Baru Membentuk Stabilitas dan Rehabilitas

Stabilitas dan Rehabilitas dipandang sebagai landasan untuk menunjang perencanaan pembangunan ekonomi.[11] Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Orde baru berusaha menentukan strategis yang akan dilakukan dalam upaya perencanaan pembanguna.  Strategi yang dilaksanakan orde baru dalam program stabilisasi dan rehabilitasi mencakup tiga hal pokok, yaitu : 

1) Penertiban dan penyehatan pengelolaan keuangan Negara. Alokasi dan pengelolalaan anggaran yang tidak memperhatikan prinsip keseimbangan, efisiensi, telah mengakibatkan inflasi yang tinggi. Langkah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan penghematan di semua sektor pemerintah.

2) Penanganan urusan moneter dan dunia perbankan. Pemberian kredit yang tidak terarah dan tanpa pertimbangan ekonomi dihentikan, dan penyaluran kredit secara selektif diarahkan pada usaha-usaha produktif seperti pangan, ekspor, prasarana dan industri. Disamping itu untuk mengurangi beban neraca pembayaran dan cadangan devisa yang kosong, peningkatan ekspor terus didorong.

3) Memperluas keterlibatan masyarakat di bidang kegiatan ekonomi dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan member tempat dan peran yang wajar serta seimbang antara sector pemerintahan dan masyarakat.

Pelaksanaan program stabilitas dan rehabilitasi ekonomi mencakup langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Kebijakan keuangan Negara diprioritaskan pada penataan pengelolaan anggaran Negara dengan sasaran untuk mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Dalam hal pendapatan Negara, dilakukan dalam pemungutan pajak, bea dan cukai. Disisi pengeluaran Negara, dilakukan penghematan dan penghentian pengeluaran yang tidak penting dalam hal pelaksanaan stabilitas ekonomi.  

Sasaran pokok kebijakan pembangunan terdiri atas ;

1) bidang ekonomi ; menambah pendapatan nasional per kapita ; memperbesar hasil devisa; memperluas kesempatan kerja; memperbaiki pendapatan riil per kapita,

2) bidang spiritual; mencapai kemajuan dan kelulasaan lebih nyata dalam pengembangan jiwa dan bakat rakyat,

3) bidang pertahanan keamnanan ; melindungi rakyat, kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah Negara.

Tantangan Yang Dihadapi Tahap Awal Dalam Usaha Membangun Stabilitas dan Rehabilitas Periode 1966-1968: Tingginya Inflasi, Kemerosotan Ekonomi dan Hancurnya prasarana fisik dan kelembagaan

Sistem politik dan ekonomi yang didasari pada paradigma Nasakom yang ditunjang konsep Demokrasi terpimpin dan Ekonomi terpimpin telah mewariskan krisis multidimensional kepada orde baru. Krisis multidimensional tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain :

1) Laju Inflasi pada tahun 1966 mencapai 635, 4%. Hal ini terjadi karena derasnya arus uang yang tidak diimbangi dengan arus barang dan jasa, penggunaan anggaran Negara yang bersifat konsumtif.

2) Kemerosotan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1960-1965 yang mengalami peningkatan 2,2% per tahun.[12]  

3) Kekacauan badan administrasi Negara.  Badan Administrasi dalam susunan kabinet memiliki menteri berjumlah sekitar seratus orang. Kekacauan ini menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran dalam pembagian tugas dan wewenang.

4) Keadaan kuasai perang. Hal ini terlihat dari akibat pengeluaran pemerintah yang besar untuk membiayai kepurusan politik yang cukup mahal pada saat itu, yaitu merebut kembali Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia.[13]  

Rencana Pembangunan Lima Tahun

Rencana Pembangunan Lima Tahun atau biasa dikenal REPELITA merupakan upaya pemerintahan Orde Baru untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional agar keadaan yang diingkan dalam jangka waktu lima tahun dan jangka panjang dapat terwujud. Dinamika tersebut ditandai dengan menetapkan GBHN (Garis Besar Halauan Negara) sebagai dasar penyusunan Repelita.

Menurut ketetapan GBHN, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila; di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat; dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis; serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.[14]

Repelita I (1969-1974)

Repelita I periode 1969 hingga 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan menekankan bidang pertanian. Pada Repelita tersebut memberi tekanan pada bidang produksi dan konsumsi beras. Penyediaan beras yang cukup merupakan inti kebijakan pemerintahan Orde baru. Produksi beras merupakan inti kesejahteraan rakyat, oleh karena itu ditargetkan meningkat sebesar 47% menejelang akhir Pelita I.

Menurut Anne Booth dalam Ekonomi Orde Baru menyatakan bahwa dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) pertama, yang dimulai pada April 1969, pertanian diberi perhatian utama, dan pada pertengahan 1980-an Indonesia telah mampu mencapai tingkat berswasembada dalam persediaan beras.[15]

Selama Pelita I terjadi perubahan-perubahan cukup berarti untuk masa selanjutnya. Sumbangan sector pertanian kehutanan dan peternakan terhadap GDP semakin kecil, berturut-turut dari 44% pada 1970 menjadi 38, 7% pada 1971. Sedangkan peran industri pada Pelita I tidak hanya terletak pada diversivikasi jenis usaha industry yang semakin luas, namun juga pada kemampuan melakukan ekspor.[16]

Repelita II (1974-1979)

Repelita II periode 1974-1979 merupakan kelanjutan dari Repeli I. Pada Repelita II berusaha melanjutkan pencapaian yang diperoleh dari pelita I.

Repelita II bertujuan :

• Menyediakan pangan, sandang, dan papan yang lebih baik
• Memperbaiki dan memperluas infra struktur untuk mendukung pembangunan industri
• Mengembangkan industri yang mengelola bahan baku terutama yang berasal dari sektor pertanian dan pertambangan
• Meningkatkan kesempatan kerja
• Pemerataan kesejahteraan sosial
• Menyediakan dana yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan dan program keluarga berencana.
• Meningkatkan pemerataan pembangunan di Seluruh Indonesia melalui transmigrasi

Pada Repelita II pemerintah melaksanakan strategi Industrialisasi yang dilancarkan berjalan sejajar dengan strategi perdagangan internasional. Pemerintah berusaha menyediakan lokasi produksi bagi Negara asing untuk melakukan penanaman modal.

Catatan kaki
1. Anhar Gonggong dalam pemberian mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru di UNJ pada tanggal 11 Februari 2015

2. Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional : Kebijakan Politik Fusi : Suatu Tujuan Politik Kepartaian Rezim Orde Baru, (Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 48

3. Mustopadidjaja AR, Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan, (Jakarta : LP3ES, 2012), hlm. 116

4. Anhar Gonggong dalam pemberian materi kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde baru pada tanggal 25 Februari 2015

5. GBHN adalah halauan Negara tentang penyelenggaraan Negara dalam garis besar yang intinya berisikan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI yang disusun atas dasar landasan idil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945

6. Muhammad Syukri Salleh, Islamisasi Pembangunan, (Medan : UMSU Press, 2014), hlm. 107

7. R.Z Leirissa dan G.A Ohorella, Sejarah Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 99

8. Sulastomo, Hari-hari yang Panjang : Transisi Orde Lama ke Orde Baru, (Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 192

9. Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 15, (Jakarta : PT Cipta Adhi Persada, 1991), hlm. 435

10. David Ransom, Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, ( Jakarta: KAU (Koalisi Anti Utang, 2006), hlm. 6

11. Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : LP3ES, 1982), hlm. 102

12. Sumantoro, Gambaran pokok-pokok Pembangunan Ekonomi Selama Orde Baru, (Jakarta), hlm.2

13. Hadi Soesatro dan Aida budiman, Pemikiran dan permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : Jilid 3 1966-1982, (Yogyakarta : Kanisius, 2005), hlm. 24

14. T Gilarso, Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar 1, (Yoyakarta: Penerbit Kanisius, 1986), hlm. 210

15. Anne Booth dan Peter McCawley, Ekonomi Orde Baru , (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 74

16. R.Z Leirissa dan G.A Ohorella, op.cit., hlm. 103

Daftar Pustaka

Anhar Gonggong dalam pemberian mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru di UNJ pada tanggal 11 Februari 2015.

Anhar Gonggong dalam pemberian materi kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde baru pada tanggal 25 Februari 2015.

A.R, Mustopadidjaja. 2012. Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan. Jakarta : LP3ES.

Booth, Anne dan Peter McCawley. 1990. Ekonomi Orde Baru . Jakarta : LP3ES.

Gilarso, T. 1986. Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar 1. Yoyakarta: Penerbit Kanisius.

Hariyono. 2006. Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar bagi Modal Asing. Jurnal Eksekutif, volume 3

Leirissa, R.Z dan G.A Ohorella. 2012. Sejarah Perekonomian Indonesia. Yogyakarta : Ombak.

Moertopo, Ali. 2004. Strategi Pembangunan Nasional : Kebijakan Politik Fusi : Suatu Tujuan Politik Kepartaian Rezim Orde Baru.

Ransom, David. 2006. Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia. Jakarta: KAU Koalisi Anti Utang.

Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1991. Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 15. Jakarta : PT Cipta Adhi Persada.

Soesatro, Hadi dan Aida budiman. 2005. Pemikiran dan permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : Jilid 3 1966-1982. Yogyakarta : Kanisius.

Sulastomo. 2008. Hari-hari yang Panjang : Transisi Orde Lama ke Orde Baru. Jakarta : Kompas.

Sumantoro. Gambaran pokok-pokok Pembangunan Ekonomi Selama Orde Baru. Jakarta.

Syukri Salleh, Muhammad. 2014. Islamisasi Pembangunan. Medan : UMSU Press.

Widjaja, Albert. 1982. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta : LP3ES.