Tahap Awal Orde Baru Mencari Stabilitas dan Rehabilitas
Periode 1966 hingga 1998 merupakan era baru dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa Indonesia, yang dikenal dengan era Orde Baru. Tahun 1966 merupakan babak awal, terjadi perubahan tatanan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan orde lama berakhir dan pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto dimulai. Menurut Soeharto ketika berpidato dalam sidang DPR-GR pada 16 Agustus 1970 menyatakan bahwa " Orde baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan disegala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya dan berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan Stabilitas Nasional jangka panjang, sehingga mempercepat perencanaan pembangunan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.[9] Â
Masa awal orde baru tahap periode 1966-1968, merupakan perencanaan pembangunan pemerintah berorientasi pada usaha mencari Stabilitas dan Rehabilitas yang terfokus kepada upaya mengatasi kemerosotan perekonomian warisan orde lama. Stabilitas dan rehabilitas dianggap sebagai prasyarat untuk lancarnya perekonomian dan landasan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan kerangka perencanaan tersebut, pemerintah mengembangkan beberapa langkah-langkah.
Beberapa langkah Pemerintahan Orde Baru, antara lain :
- Pemerintah mulai membentuk kelompok ekonom dari ahli-ahli ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Kelompok Ekonom Mafia Barkley. Mafia Barkley adalah arsitek perencana pembangunan ekonomi modern-rasional Indonesia selama periode Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto.[10]
- Pemerintah berupaya untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Negara sesuai dengan konstitusi. Serta pemerintah melakukan pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan menetapkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
- Berusaha menciptakan Stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk pelaksanaan dan keberhasilan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum.
- Merumuskan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima tahun.
- Meningkatkan efisiensi pemerintah dan membersihkan korupsi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Strategi Pemerintahan Orde Baru Membentuk Stabilitas dan Rehabilitas
Stabilitas dan Rehabilitas dipandang sebagai landasan untuk menunjang perencanaan pembangunan ekonomi.[11] Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Orde baru berusaha menentukan strategis yang akan dilakukan dalam upaya perencanaan pembanguna. Â Strategi yang dilaksanakan orde baru dalam program stabilisasi dan rehabilitasi mencakup tiga hal pokok, yaitu :Â
1) Penertiban dan penyehatan pengelolaan keuangan Negara. Alokasi dan pengelolalaan anggaran yang tidak memperhatikan prinsip keseimbangan, efisiensi, telah mengakibatkan inflasi yang tinggi. Langkah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan penghematan di semua sektor pemerintah.
2) Penanganan urusan moneter dan dunia perbankan. Pemberian kredit yang tidak terarah dan tanpa pertimbangan ekonomi dihentikan, dan penyaluran kredit secara selektif diarahkan pada usaha-usaha produktif seperti pangan, ekspor, prasarana dan industri. Disamping itu untuk mengurangi beban neraca pembayaran dan cadangan devisa yang kosong, peningkatan ekspor terus didorong.
3) Memperluas keterlibatan masyarakat di bidang kegiatan ekonomi dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan member tempat dan peran yang wajar serta seimbang antara sector pemerintahan dan masyarakat.
Pelaksanaan program stabilitas dan rehabilitasi ekonomi mencakup langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Kebijakan keuangan Negara diprioritaskan pada penataan pengelolaan anggaran Negara dengan sasaran untuk mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Dalam hal pendapatan Negara, dilakukan dalam pemungutan pajak, bea dan cukai. Disisi pengeluaran Negara, dilakukan penghematan dan penghentian pengeluaran yang tidak penting dalam hal pelaksanaan stabilitas ekonomi. Â
Sasaran pokok kebijakan pembangunan terdiri atas ;
