3. Mustopadidjaja AR, Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan, (Jakarta : LP3ES, 2012), hlm. 116
4. Anhar Gonggong dalam pemberian materi kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde baru pada tanggal 25 Februari 2015
5. GBHN adalah halauan Negara tentang penyelenggaraan Negara dalam garis besar yang intinya berisikan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI yang disusun atas dasar landasan idil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945
6. Muhammad Syukri Salleh, Islamisasi Pembangunan, (Medan : UMSU Press, 2014), hlm. 107
7. R.Z Leirissa dan G.A Ohorella, Sejarah Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 99
8. Sulastomo, Hari-hari yang Panjang : Transisi Orde Lama ke Orde Baru, (Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 192
9. Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 15, (Jakarta : PT Cipta Adhi Persada, 1991), hlm. 435
10. David Ransom, Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, ( Jakarta: KAU (Koalisi Anti Utang, 2006), hlm. 6
11. Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : LP3ES, 1982), hlm. 102
12. Sumantoro, Gambaran pokok-pokok Pembangunan Ekonomi Selama Orde Baru, (Jakarta), hlm.2
13. Hadi Soesatro dan Aida budiman, Pemikiran dan permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : Jilid 3 1966-1982, (Yogyakarta : Kanisius, 2005), hlm. 24
