Social Movement: Keterlibatan Kekuatan Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Pada pemilhan isu inilah seringkali terjadi kesalahan bagi pembuat kebijakan yang kurang hati-hati dalam memetakan isu sehingga kepentingan dan keinginan masyarakat terpinggirkan. 

Disamping itum pada pemilhan isu ini juga seringkali menjadi peluang bagi kekuatan politik untuk menyelipkan berbagai kepentingann nya sehingga kepentingan mereka bisa teerealisasikan melalui kebijakan publik. Jadi sejauh mana pengaruh dan keterlibatan masing masing kekuatan politik dalam pembuatan kebijakan publik ini?

Kekuatan politik adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Kekuatan politik ini merupakan subsistem dari sistem politik itu sendiri yang dimana kekuatan politik tersebut terdiri dari mahasiswa, intelektual, LSM. Pengusaha, Ormas, partai politik dan lain sebagainya. 

Yang terbaru dari kekuatan politik ini adalah para buzzer yang pada akhirnya bisa disebut sebagai salah satu kekuatan politik di praktek sistem politik Indonesia. 

Semenjak runtuhnya orde baru peran kekuatan politik dalam pembuatan kebijakan semakin kuat, hal ini diterapkan dalam beberapa peraturan undang-undang demi menerapkan konsep negara demokrasi. Dengan adanya hal tersebut menjadikan semua lapisan masyarakat bisa ikut dalam proses pembuatan berbagai kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

Kembali lagi kepada fokus bahasan kita yaitu bagaimana keterlibatan kekuatan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Meskipun setiap kekuatan politik memberikan pengaruh dalam setiap perumusan kebijakan namun pada kenyataan nya semua hal yang dirumuskan oleh kekuatan politik bersama para pembuat kebijakan tidak selalu bisa terealisasikan. 

Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Perlu kita ketahui bahwa demokrasi negara kita adalah dengan sistem perwakilan dimana sebagian besar kekuasaan diserahka kepada pemerintah (DPR) dan sisanya ada ditangan rakyat. Hal inilah yang membuat peran kekutan politik dalam proses pembuartan kebijakan publik hanya sampai pada tahap perumusan kebijakan tidak untuk menetapkan kebijakan tersebut. 

Mahasiswa. LSM, Ormas, dan lainnya memiliki ruang yang terbatas dalam hal ini, karena selebihnya akan terjadi diparlemen dan anggota DPR dan pemrintah lah yang akan memfinalkan segala macam keputusan yang ada.

Hal yang tidak kalah penting dari sebuah proses kebijakan publik adalah partai politik. Partai politik sebagai suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik. Orientasi yang dimaksud adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. 

Partai politik juga merupakan sebuah kekuatan politik dalam negara demokrasi. Akan tetapi penulis melihat bahwa peran kekuatan politik dalam proses pembuatan kebijakan tampaknya lebih luas dan lebih dominan walaupun kenyataannya tidak tampak akan tetapi hal tesebut memang terjadi? Jadi mengapa peran partai politik bisa lebih luas dibandingkan dengan kekautan politik lainnya?