Social Movement: Keterlibatan Kekuatan Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik

 

what is th Conclusion?

 

Partai politik adalah owner ataupun tuan dari Public Policy atau kebijakan publik itu sendiri. itulah konsekuensi kita sebagai penganut negara demokrasi perwakilan yang diperburuk oleh banyaknya partai politik pada saat ini. semakin banyak partai politik maka akan semakin banyak pula kepentingan yang akan diselipkan disetiap kebijakan tak peduli apakah kebijakan itu akan menenggelamkan masyarakat. 

Bisa dikatakan bahwa pada Indonesia dewasa ini, selain berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi aspirasi rakyat, serta kendraan bagi mereka yang menginginkan kekuasaan, partai politik juga bisa diartikan sebagai seekor Lintah sistem Politik. 

Partai politik berperan penuh dari proses awal sampai akhir dari sebuah kebijakan publik meskipun hal ini terlihat kentara tapi hal ini memang terjadi. Sedangkan kekuatan politik lainnya seperti mahasiswa, LSM, Ormas dan lain sebagainya hanya sampai pada tahap perumusan kebijakan saja.

 

Meskipun demikian, tentu kita mengharapkan kedepannya partai politik bisa lebih berfungsi sebagaimana mestinya dan bukan hanya eksis dalam menggunakan suara rakyat dalam membantu  mereka meraih kekuasaan dalam merealisasikan kepentingan mereka. 

Kemudian kedepannya pemerintah juga diharapkan bisa memberikan ruang lebih pada kekuatan politik lainnya dalam proses pembuatan kebijakan publik meskipun kita sejatinya menerapkan demokrasi perwakilan dalam sistem politik Indonesia.