Social Movement: Keterlibatan Kekuatan Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Kekuatan Politik dan Sistem Politik ibaratkan dua sisi yang berbeda dalam satu mata uang logam, mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Kedua hal ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Hubungan kekuatan politik dengan sistem politik dijembatani oleh suatu produk pemerintahan yang bernama kebijakan publik, kebijakan publik inilah yang juga merupakan hasil dari eksistensi kekuatan politik tersebut. 

Kebijakan publik itu sendiri adalah aturan yang bersifat mengikat dan wajib ditaati bagi setiap masyarakat. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah " whatever governments to do or not to do". 

Mengenai kebijakan publik ini tentu banyak berbagai pendapat dan pandangan mengenai kebijakan publik ini. Jadi kebijakan publik yang dilaksanakan adalah sebagai tujuan dari sistem politik dan juga merealisasikan tujuan subsistem yaitu kekuatan politik.

Lalu bagaimana kebijakan publik itu dibuat? Siapa siapa yang terlibat? Untuk apa kebijakan itu dibuat? Bagaimana efek yang akan ditimbulkan jika kebijakan tersebut diterapkan? 

Pada tulisan ini penulis akan mencoba melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh kekuatan politik terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Dalam tulisan ini juga penulis menggunakan buku karya Prof. Asrinaldi yang berjudul "Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia" yang terbit pada tahun 2014

How it's Going?

Kehadiran kekuatan politik pada dasarnya adalah sebagai check and balances dari sebuah kebijakan publik pada sistem politik. Sebelum sampai pada pembuatan kebijakan, ada sebuah proses yang perlu dilihat oelh pembuat kebijakan yaitu Analisis kebijakan.

Analisis kebijakan menurut William N. Dunn yaitu sebuah aktivitas menciptakan pengetahuan yang relevan dari kebijakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki suatu kebijakan. 

Dalam bukunya, William Dunn menjelaskan mengenai analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah yang terdiri dari lima tipe informasi yang relevan kebijakan yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan. 

Untuk memahami kebijkan publik tentu kita harus memahami apa subtansi dari kebijakan kemudian bagaimana proses munculnya kebijakan yang artinya adalah pemilihan isu yang tepat.