Social Movement: Keterlibatan Kekuatan Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik

UU cipta kerja merupakan salah satu kebijakan yang telah disetujui oleh pemerintah, partai politik disini memiliki peran yang sangat dominan dimana ada 7 fraksi partai politik yang menyetujui UU ini. 

Dilansir dari detik .com dikatakah bahwa "Adapun dua fraksi, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan dalam tingkat kedua dalam paripurna kali ini," kata Supratman Andi.. 

Sebenarnya masih banyak kasus lain mengenai bagaimana keterlibatan partai politik terhadap pembutan kebijakan publik akan tetapi penulis tidak membahas keseluruhan. Dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana luas dan jauhnya keterlibatan partai politik dalam pembuatan kebijakan publik. 

Hal ini dikarenakan bahwa anggota legislative atau DPR merupakan anggota dari parta-partai politik yang ada. Mereka adalah agent ataupun soldier yang tentunya bekerja dan mengabdi untuk partai politik mereka bernaung. Jadi mau tidak mau mereka akan bekerja dan melakukan apapun untuk partai nya.

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya Indonesia adalah penganut sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan tentunya kita menyerahkan kekuasaan kita kepada para wakil rakyat di parlemen sana. Perlu kita ketahui bahwa para wakil rakyat atau DPR itu adalah anggota dari partai politik itu sendiri. 

Dengan demikian maka partai politik memiliki ruang yang sangat tak terbatas dalam pembuatan kebijakan publik ini. Pada dasarnya partai politik juga memiliki kepentingan mereka tersendiri hal ini tentu ada hubungannya dengan segala macam tindakan kader mereka yang sedang menjabat di parlemen. 

Partai politik akan senantiasa melakukan penekanan terhdap kader mereka diparlemen dengan membuat kebijakan dan regulasi yang akan memberikan efek positif dan menguntungkan partai nya.

 

Keterlibatan partai politik dalam pengesahan berbagai macam kebijakan tidak dapat dielakkan lagi. Partai politik sendiri sejatinya adalah kendaraan bagi segelintir orang untuk berkuasa dengan demikian tentunya partai politik ingin juga eksis dalam segala tindakan yang diambil pemerintah diluar DPR. 

Akibat dari penyelipan kepentingan partai politik yang dilakukan oleh DPR ini adalah tidak tepatnya implementasi daeri sebuah kebijakan yang dibuat, kebijakan yang lahir adalah kebijakan pesanan elite dan bukan kebijakan yang akan mensejahterakan kehidupan masyarakat.