Masa pemerintahan Soeharto telah menjadi salah satu periode yang penting bagi dinamika politik luar negeri Indonesia. Di awal kenaikan beliau sebagai Presiden Indonesia, Soeharto memiliki pandangan sendiri dalam menentukan politik luar negeri Indonesia karena upaya kudeta yang di lakukan PKI dalam Gerakan 30 September telah mengubah peta politik Indonesia. Di mana situasi Indonesia saat itu sedang kacau dengan masalah internal, sehingga Presiden Soeharto mengambil arah kebijakan politik luar negeri yang tidak terlalu lantang tetapi terarah  atau "Low Politics High Diplomacy".
Presiden Soeharto ingin Indonesia lepas dari citra Indonesia yang sebelumnya (antitesis presiden sebelumnya), yang mana dipandang lebih High Politics dan Revolusioner, Soeharto memiliki dua tujuan penting dalam melaksanakan politik luar negeri, yaitu stabilitas politik dan keamanan serta membangun kembali ekonomi Indonesia. Tujuan ini dicapai lewat kebijakan luar negeri "diplomasi pembangunan" dan "diplomasi bantuan" serta melakukan upaya penghapusan pengaruh PKI hingga ke akar-akarnya melalui politik luar negerinya, jalan ini kemudian ditempuh dengan mengganti Menteri Luar Negeri Soebandrio menjadi Adam Malik (sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan), hal ini dilakukan karena Soebandrio dikenal dekat dengan ideologi-ideologi PKI serta melakukan pemutusan hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia-Tiongkok.
Dalam berbagai agendanya yang lain yakni memperbaiki citra dan hubungan Indonesia dengan dunia, Soeharto berusaha menerapkan politik luar negeri Indonesia melalui pembangunan sistem internal dan eksternal yang damai dalam membuka hubungan diplomasi dengan internasional. Salah satunya adalah melalui kebijakan "Good Neighbourhood Policy" atau istilahnya menjalin hubungan bertetangga yang baik, dari sini Indonesia pun sukses berhenti berkonfrontasi dengan Malaysia dan memperbaiki hubungan diplomatik di antara keduanya, serta kembali bergabung dengan PBB.
Kebijakan ini juga merupakan cikal bakal dari terbentuknya ASEAN, karena menurut Soeharto posisi Indonesia yang strategis dengan melakukan kerja sama dalam kawasan akan meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai ketahanan serta stabilitas regional. Hingga pada 8 Agustus 1967 ASEAN resmi dibentuk melalui Deklarasi Bangkok di Thailand yang di tandatangani oleh 5 menteri negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang saat itu di wakili oleh Adam Malik sehingga Indonesia dapat dikatakan telah menjadi bagian  founding fathers dari ASEAN bersama 4 negara lain yakni Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
ASEAN selanjutnya telah menjadi warisan atas periode kepemimpinan Soeharto yang berharga bagi politik luar negeri Indonesia dan masih bisa dirasakan pengaruhnya hingga kini, di mana seperti yang kita tahu ASEAN hingga saat ini masih menjadi hal penting bagi sokoguru politik luar negeri Indonesia baik sekarang maupun ke depannya. Dengan menempatkan ASEAN sebagai sokoguru politik luar negeri Indonesia di mana melalui partisipasi aktif dalam kerja sama ASEAN yang mengedepankan tiga pilar kerjasamanya yakni politik-keamanan (untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global), ekonomi (untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi) dan sosial-budaya (untuk mempererat masyarakat di sektor sosial budaya).
Meski setelah periode Presiden Soeharto banyak pemimpin lain yang berbeda interest dalam memandang posisi ASEAN. ASEAN masih akan penting dan terus berpotensi untuk mencapai kepentingan Indonesia baik level nasional, regional, maupun internasional di kemudian hari. ASEAN telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kesuksesan politik luar negeri Indonesia yang tergambarkan dalam slogan "Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju" ASEAN telah dijadikan sebagai peluang untuk Indonesia dalam mencapai kepentingannya di mana ASEAN merupakan wadah pemersatu negara-negara tetangga terdekat di kawasan Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia, untuk saling tolong menolong dalam menghadapi tantangan kawasan ataupun global dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dewasa ini.
Selain itu ASEAN juga telah menjadi mitra strategis dan pasar besar bagi aktivitas investasi, perdagangan, dan distribusi sumber daya manusia Indonesia. Di mana dengan total wilayah dan masyarakat ASEAN yang besar dapat menjadikan ASEAN berpotensi sebagai pemain besar dalam ekonomi global, bersama ASEAN pula, Indonesia dapat semakin kuat dalam melakukan negosiasi di dunia Internasional karena ASEAN memiliki pengaruh besar dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan dengan kerja sama bersama mitra dialog ASEAN ataupun kerja sama bersama dengan organisasi regional lain di dunia. ASEAN telah lahir dari pengaruh politik luar negeri yang dirancang oleh Soeharto dan organisasi ini masih akan terus memiliki posisi yang penting bagi politik luar ngeri Indonesia ke depannya.
Referensi :
Haryanto, A. & Pasha, I. (2016). Diplomasi Indonesia : Realitas dan Prospek. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
