Korupsi dan salah urus merupakan inti dari krisis listrik di GB. Dana yang dialokasikan untuk proyek energi sering kali disedot, sehingga proyek tidak tuntas atau tidak terlaksana dengan baik. Seorang pakar setempat mengemukakan:
Dananya memang ada, tetapi tidak pernah sampai ke tempat yang paling membutuhkannya. Korupsi begitu merajalela sehingga pemeliharaan dasar infrastruktur yang ada pun terabaikan.
Kesalahan pengelolaan ini diperparah dengan tidak adanya perwakilan lokal dalam proses pengambilan keputusan. Status konstitusional GB yang unik membuatnya berada dalam ketidakpastian politik, dengan otonomi terbatas dan tidak memiliki suara dalam cara pemanfaatan sumber dayanya. Pendekatan pemerintah federal yang bersifat top-down telah menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kebutuhan lokal. Akibatnya, potensi energi di wilayah tersebut dieksploitasi untuk menggerakkan industri dan kota-kota di wilayah lain Pakistan, sementara penduduknya sendiri menderita.
Faktor penting lain yang berkontribusi terhadap krisis listrik adalah pengaruh militer yang tidak semestinya dalam urusan di wilayah tersebut. Keterlibatan militer dalam proyek infrastruktur, termasuk energi, sering kali mengesampingkan otoritas sipil dan pemangku kepentingan lokal. Meskipun peran militer dalam menjaga keamanan diakui, dominasinya dalam proyek pembangunan telah menyebabkan tuduhan pilih kasih dan kurangnya transparansi.
Para kritikus berpendapat bahwa fokus tentara pada proyek-proyek berskala besar dan berprofil tinggi sering kali mengorbankan inisiatif-inisiatif berbasis masyarakat yang lebih kecil yang dapat memberikan bantuan langsung kepada penduduk setempat.
Prioritas yang salah ini telah menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki akses ke listrik yang andal, yang selanjutnya memperburuk kesengsaraan energi di wilayah tersebut.
"Krisis listrik di Gilgit-Baltistan juga merupakan cerminan dari keterbatasan keuangan kawasan tersebut. Meskipun memiliki kepentingan strategis dan kekayaan sumber daya, Gilgit-Baltistan menerima dukungan keuangan yang sangat minim dari pemerintah federal. Anggaran pembangunan tahunan kawasan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya, apalagi berinvestasi dalam solusi energi berkelanjutan," kata Nasir Khattak, seorang pakar hubungan internasional, dalam sebuah artikel di Afghan Diaspora Network.
Para donatur dan organisasi internasional telah turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut, tetapi upaya mereka sering kali terhambat oleh kendala birokrasi dan kurangnya koordinasi dengan otoritas setempat.
"Kami melihat proyek-proyek yang didanai asing, tetapi jarang sekali sesuai dengan kebutuhan kami," demikian dilaporkan Afghan Diaspora Network mengutip pernyataan seorang pejabat setempat.
Krisis listrik berdampak luas bagi masyarakat GB. Pemadaman listrik yang berkepanjangan mengganggu kehidupan sehari-hari, memengaruhi pendidikan, layanan kesehatan dan kegiatan ekonomi. Siswa kesulitan belajar dalam kegelapan, rumah sakit bergantung pada generator yang tidak dapat diandalkan dan bisnis menghadapi kerugian yang terus meningkat karena terganggunya operasi.
