Mengembalikan kepercayaan terhadap hukum tata negara bukan pekerjaan mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Setidaknya ada beberapa langkah penting yang bisa diambil:
1. Literasi Konstitusi
Pendidikan hukum dan kewarganegaraan harus dimulai sejak dini. Generasi muda harus memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta pentingnya peran hukum dalam menjaga keadilan dan demokrasi.
2. Revisi Regulasi Politik
Undang-undang yang mengatur pemilu dan partai politik perlu ditinjau ulang. Tujuannya agar semua warga negara punya kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam politik tanpa terhambat oleh ketentuan yang diskriminatif.
3. Pengawasan terhadap Lembaga Negara
Proses seleksi hakim konstitusi dan pejabat publik harus terbuka dan transparan. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman harus diberi kewenangan yang lebih kuat untuk bertindak.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital
Transparansi dalam proses legislasi dan pelayanan publik bisa diperkuat dengan teknologi. Akses informasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan akan memperkuat legitimasi hukum.
Menjaga Konstitusi adalah Tanggung Jawab Kita Bersama
Konstitusi bukan sekadar dokumen resmi negara. Ia adalah kontrak sosial antara rakyat dan negara. Hukum tata negara adalah alat untuk memastikan kontrak itu dijalankan secara adil dan bermartabat.
