Upaya yang dilakukan untuk menghadapi dinamika politik kontemporer di Indonesia
Sebagai warga negara yang baik kita hanya bisa mentaati setiap proses dan keputusan hukum yang diambil oleh para hakim MK
Konstitusi yang bijaksana tidak boleh menghilangkan sama sekali unsur akulturasi budaya dunia luar.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah menjadi salah satu lembaga penting dalam sistem peradilan Indonesia.
Amandemen Konstitusi mencerminkan perkembangan teknologi informasi & menjamin perlindungan HAM serta kebebasan berekspresi dan privasi di era digital.
Melalui Forum persidangan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh keempat menteri yang dihadirkan tersebut.
Menyelami Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator: Implikasi Yuridis Pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Penjelasan tentang adagium hukum
Revisi yang dilakukan pada UUD 1945 merupakan gambaran dari harapan dan keperluan rakyat, serta perubahan politik di Indonesia.
Perubahan ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan besar di ranah sosial-politik, hukum, ekonomi, dan konstitusional.
Setujukah anda jika Presiden RI harus bergama islam merupakan sebuah konvensi ketatanegaraan? simak pendapat saya!
Dengan demikian, negara dan konstitusi adalah dua sisi dari koin yang sama dalam pembentukan dan pengaturan entitas politik
Mahasiswa dan Aktivis Bersatu Menolak Pelanggengan Kekuasaan Melalui Dinasti Lewat Pelanggaran Konstitusi
Demokrasi seharusnya menjadikan rakyat hidupnya terlindungi dan sejahtera.
Pemilu semakin dekat, para akademisi bermunculan mengkritik kebijakan pemerintahan
Pemilu sebagai bagian dari realisasi demokrasi merupakan cerminan ideologi sebuah bangsa.
Siapa pengganti Joko Widodo jika pemakzulan itu terjadi, siapakah penggantinya apakah Wapres Maruf Amin ataukah Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan
One Piece ternyata lebih mampu menyadarkan fungsi dari adanya hukum di negara. Sebaliknya, negara ini justru menunjukkan liciknya hukum itu sendiri.
Ingatan masih tersimpan jelas akan momen-momen krusial dalam perjalanan proyek tersebut. Suatu riuh perdebatan sengit mencuat
Pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu langsung memancing polemik terkait netralitas dan etika politik presiden
