Sebelum aturan diberlakukan, harus ada diskusi terbuka dengan berbagai pihak: akademisi, pakar teknologi, aktivis kebebasan berpendapat, dan masyarakat umum. Dengan begitu, aturan yang dibuat bisa mencerminkan keseimbangan antara keamanan informasi dan hak individu.
Lembaga Independent Dan Pengawasan
Alih-alih menyerahkan pengawasan sepenuhnya ke pemerintah, lebih baik jika ada lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan aturan kampanye digital. Contohnya, di beberapa negara sudah ada komisi pemilu digital yang khusus memantau iklan politik dan memastikan transparansi kampanye.
Akses Puplik Terhadap Data Kampanye
Media sosial dan platform digital seharusnya memberikan akses terbuka tentang siapa saja yang memasang iklan politik, berapa dana yang dikeluarkan, dan siapa target audiensnya. Transparansi ini penting agar pemilih tahu siapa yang berusaha mempengaruhi opini mereka dan bisa membuat keputusan dengan informasi yang lebih jernih.
Menjaga Kebebasan Berpendapat, Bukan Membungkamnya
Kebebasan berbicara adalah fondasi utama demokrasi. Namun, sering kali aturan yang dimaksudkan untuk mengendalikan hoaks dan disinformasi justru digunakan sebagai alat sensor yang membatasi kritik dan perbedaan pendapat.
Membedakan Hoak Dan Kritik
Perlu ada batasan yang jelas antara berita palsu dan opini kritis. Jangan sampai aturan anti-hoaks digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Sebuah regulasi yang adil harus bisa membedakan antara manipulasi informasi yang disengaja dan kebebasan berpendapat yang sah.
Tidak Ada Penyalahgunaan PemblokiranÂ
Di beberapa negara, pemerintah punya wewenang untuk memblokir media sosial saat pemilu dengan alasan "menjaga stabilitas." Padahal, langkah ini justru bisa merugikan kebebasan informasi. Maka dari itu, harus ada mekanisme yang memastikan bahwa pemblokiran media sosial hanya dilakukan dalam situasi darurat yang jelas dan dapat dibenarkan secara hukum.
