Lalu apa rahasia dan kiat Presiden Gus Dur yang mampu menurunkan ULN dalam tempo 21 bulan sebesar 9 Miliar US Dolar tersebut?
Adalah model kepemimpinan Gus Dur sangat patut diteladani oleh para pemimpin saat ini. Kkarakter bawaan yang menonjol pada diri Gus Dur cukup santai dan ringan. Ia memimpin negeri ini seakan tanpa beban yang berarti, karena kerangka berpikirnya selalu mengedepankan nilai-nilai demokratis, kejujuran, kesejukan dan perlindungan yang nyata terhadap semua golongan tanpa membeda-bedakan SARA. Sampai itu legacy Gus Dur juga adalah dikenal sebagai tokoh yang berhasil meletakkan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi.
Dalam memimpin dan mengambil kebijakan, sepanjang diyakininya sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan untuk semua umat dengan tidak menabrak konstitusi, maka Gus Dur takkan menyerah sedikit pun atau sama sekali tak ingin mengikuti selera dan kepentingan dari pihak-pihak tertentu. “Saya lebih baik tak jadi presiden daripada harus mengkhianati konstitusi,” kata Mahfud menirukan ucapan Gus Dur.
Artinya, ketika menjadi presiden, Gus Dur sedikit pun tak ingin didikte, apalagi diintimidasi. Gus Dur benar-benar menunjukkan, bahwa dirinya bukan pemimpin boneka yang harus seenaknya tunduk pada kepentingan satu pihak atau kelompok tertentu saja. Termasuk ketika ia pernah “didesak” oleh beberapa parpol agar dapat membangun deal-deal politik dalam kekuasaan.
Boleh jadi ketika itu karena banyak pihak (elit politik) yang sudah merasa “terganggu” dengan kinerja Gus Dur sebagai presiden sudah dinilai cukup memuaskan dan sangat berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat, membuat hal ini pun dipandang sebagai sebuah “ancaman” tersendiri bagi parpol-parpol lainnya.
Artinya, boleh jadi ada pandangan “kecemasan” dari elit-elit parpol ketika itu, bahwa di saat Gus Dur dianggap berhasil dan sukses menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan hasil yang memuaskan, maka jangan-jangan hal itu akan bisa membuat “lahan kekuasaan” parpol lainnya menjadi “kering”.
“Waktu itu sudah ada kesepakatan, mari Gus Dur diselamatkan, tapi kabinet harus dirombak dan menteri yang dari partai biar partai saja yang menentukan,” kisah Mahfud yang juga pernah jadi kader PKB ini.
Mahfud merasa lega dua partai besar tersebut akan membela Gus Dur di parlemen. jika Golkar dan PPP ditambah PKB kompak, Gus Dur tidak akan bisa dijatuhkan lewat parlemen.
Namun, lanjut Mahfud, ketika kesepakatan pertemuan itu disampaikan, lagi-lagi Gus Dur menolak. “Kata Gus Dur, itu berarti melanggar konstitusi. Menentukan menteri itu kewenangan penuh presiden. Kalau begitu saya menolak,” kata Mahfud menirukan tanggapan Dus Dur waktu itu.
Jadi, kata Mahfud, dalam pandangan Gus Dur, konstitusi menjadi suatu hal yang harus tetap dipertahankan. “Demokrasi bukan pasar, bukan seperti jual beli. kalau mau reshuffle kabinet, OK. Tapi mereka jangan ikut campur, saya yang menentukan orangnya,” ujar Mahfud mengutip ucapan Gus Dur lagi.
Sekali lagi, karena Gus Dur bukan presiden boneka, maka ia sangat menolak jika ada pihak yang coba-coba ingin intervensi dan ikut campur dalam hal menentukan orang-orang yang akan diposisikan sebagai menteri dalam “Kabinet Persatuan Nasional” yang dipimpinya.