Indonesia Butuh Negara yang Dipercaya, Bukan Negara yang Mencurigakan
Nathan Gardels, Pemred Noema belum lama ini berbincang dengan Francis Fukuyama di Universitas Stanford untuk seri podcast "Paradigm Shift" yang akan diselenggarakan oleh Berggruen Institute. Fukuyama adalah penulis terkenal buku-buku seperti "The End Of History And The Last Man," "The Origins Of Political Order" dan "Liberalism And Its Discontents."
Fukuyama pernah mengatakan beberapa waktu lalu bahwa demokrasi tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya kepercayaan terhadap kemungkinan adanya lembaga yang tidak memihak. Saat ini di AS, tingkat kepercayaan itu hampir nol dan semakin memburuk setiap hari dengan terus-menerusnya penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana halnya di Indonesia.
Posisi demokrasi saat ini
Bila memakai kerangka Fukuyama, demokrasi belum berakhir, tetapi dalam kondisi penurunan kualitas dan legitimasi.
Populisme otoriter yang memanfaatkan narasi "institusi curang" dan "musuh dalam negeri" telah menjadi arus utama di berbagai negara.
Solusi Fukuyama adalah memperkuat institusi netral dan menghidupkan kembali nilai-nilai liberal klasik seperti kebebasan sipil, toleransi, dan rasionalitas publik.
Fukuyama dalam "Liberalism and Its Discontents" juga memperingatkan tanpa ada reformasi mendalam, demokrasi akan makin tampak sebagai sistem yang tidak mampu menyelesaikan masalah nyata rakyat - dan itu adalah pintu masuk bagi sistem otoriter yang menjanjikan kecepatan dan kepastian.
Dalam buku "The Origins of Political Order" Fukuyama berbicara tentang China sebagai negara modern pertama karena mengembangkan birokrasi administratif - yang berkembang menjadi apa yang disebut mandarinat di mana orang-orang terbaik dan tercerdas harus lulus ujian ketat yang diselenggarakan oleh negara. Hal ini mengarah pada apa yang disebut sebagian orang sebagai "peradaban institusional" China, yang menjadikannya negara adidaya selama berabad-abad.
Dalam The Origins of Political Order, Fukuyama menunjukkan China adalah negara modern pertama, bukan dalam arti demokrasi atau hak asasi, tetapi dalam kemampuan membangun institusi pemerintahan yang kuat, terpusat, dan rasional. Sistem ujian birokrasi di masa Dinasti Han dan Tang memungkinkan negara untuk mengelola wilayah luas dan populasi besar secara efektif - dengan prinsip meritokrasi. Itu sebabnya China disebut memiliki "peradaban institusional."