Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Keamanan Negara Terhadap Warga Sipil

Dansatsiber tni Brigjen Tni J.O sembiring, kababinkum TNI, Kapuspen TNI, dan Danpuspom TNI mendatangi Polda Metro Jaya pada 8 September 2025 bahwa adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, Ferry Irwandi sendiri merupakan pegiat Media Sosial dan CEO Malaka Project.

Ketika diwawancara oleh wartawan, Dansatiber TNI Brigjen J.O Sembiring menjelaskan bahwa hasil dari patroli siber adanya beberapa fakta-fakta dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat kontroversial bagi Instansi TNI dikarenakan tidak adanya tugas atau wewenang dari TNI untuk melaporkan atau mencari pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Tindakan para jendral TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya merupakan diluar dari tugas pokok TNI itu sendiri sehingga adanya tindakan pelanggaran hukum bahwa tidak kesesuaian dari pelaksanaan di lapangan dengan tugas pokok TNI itu sendiri.

TNI sendiri tidak bisa melaporkan warga negara itu sendiri dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang memutuskan, bahwa instansi atau lembaga negara tidak bisa melaporkan terhadap warga negara atas pencemaran nama baik. Sehingga apabila benar dan terbukti adanya fakta-fakta pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi seharusnya yang melapor atas nama pribadi bukan lembaga atau instansi TNI