Kerja Sama antara UMKM dan Pemerintah dalam Menghadapi Resesi Ekonomi 2023

1.Pelaku bisnis UMKM tersebar luas dari perkotaan, pedesaan, hingga ke daerah terpencil
2.Kreativitas dan inovasi yang selalu bermunculan di sektor UMKM bisa menghasilkan lapangan pekerjaan di suatu negara
3.Dalam membentuk UMKM, maka seseorang tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan jenjang pendidikan tertentu
4.UMKM yang banyak di sektor pertanian secara tidak langsung turut membantu perekonomian nasional
5.Baramg-barang yang dijual UMKM terhitung murah
6.Mudah untuk dioperasikan apalagi dengan maraknya e-commerce, penjual semakin dipermudah untuk menyebarluaskan dagangannya dan membuka kesempatan bagi khalayak luas untuk mengetahui mengenai produk UMKM ini
7.Fleksibilitas terhadap jenis barang yang diperdagangkan

Eddy Satria selaku staf ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing pun menjelaskan bahwa UMKM akan sekali lagi menjadi faktor yang menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi 2023. Eddy Satria pun turut membandingkan antara situasi resesi 2023 dengan situasi pandemi, dirinya percaya bahwa UMKM akan tetap berdiri kuat, terutama UMKM yang berada di sektor kuliner, terlebih warga Indonesia memiliki daya konsumsi besar. Eddy pun sadar bahwa bebrapa UMKM yang bergantung terhadap komoditas impor tentu akan mengalami beberapa kendala, namun dirinya yakin dengan bahan lokal Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alternatif. 

Dirinya berjanji bahwa Menteri Koperasi dan UMKM akan terus melakukan kerja sama dengan stakeholders terkait agar pengiriman antar-pulau bisa dilakukan dengan mudah dan lancar.

Untuk itu, pemerintah pun harus ikut turun tangan untuk menyejahterakan, mengembangkan, dan menyediakan kebutuhan UMKM. Hal ini harus diperlakukan bak necessary condition agar perekonomian Indonesia memasuki resesi global 2023 bisa tetap mengalami pertumbuhan yang tinggi. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan UMKM adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan. 

Saat ini, terlapor bahwa kredit UMKM masih terbatas di angka 18%, namun Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar pada 2024, kredit UMKM bisa dinaikkan minimal 30%. Pemerintah pun dengan rutin sebaiknya memberikan subsidi bunga dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dananya bersumber dari lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia juga memberikan support ke UMKM melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI). 

Germas BBI dapat mendorong transformasi digital UMKM dan juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dan membeli produk UMKM buatan negeri sendiri. Gerakan ini pada awalnya dirancang guna mendukung UMKM yang performanya menurun selama pandemi di tahun 2020. 

Pembukaan program ini juga dibarengi dengan diluncurinya Portal Laku UMKM yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM yang ingin beranjak ke digital marketplace dan mempermudah kerjasama antara UMKM dengan e-commerce. Melalui website ini pun, UMKM akan dipermudah untuk melakukan registrasi di berbagai platform digital lengkap dengan persediaan logistik dan jasa pengantarannya.

Sebenarnya, jika dilihat dari Germas BBI tersebut, langkah pemerintah untuk mengembangkan digitalisasi UMKM. Pandemi Covid-19 terbukti telah merubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis pelaku UMKM. Menurut data yang didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi , sebanyak 37% konsumen menggunakan ekonomi digital dan 45% pelaku UMKM aktif untuk memanfaatkan e-commerce sebagai media penjualan produk mereka. Bahkan, angka PDB ekonomi digital pada 2020 mencapai 44 miliar US Dollar atau mengalami pertumbuhan sebesar 11% dibandingkan di 2019.

 Riset yang dilakukan oleh Mckinsey Global Institue (MGI) memprediksikan bahwa Indonesia pada 2025 akan mendapatkan keuntungan sebesar 150 Miliar Dolar dari ekonomi digital. Dalam jangka waktu ke depan, bahkan kontribusi dari UMKM mampu mencapai 3.0%. Germas BBI bukan satu-satunya program yang dikembangkan pemerintah pada pandemi untuk menyokong program digitalisasi UMKM, tercatat pada 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan tiga program diantaranya:
1.Program Kewirausahaan Digital Talent Scolarship, yang berhasil menarik 22.500 peserta dan dilaksanakan sebanyak 3 kali
2.Scalling-up UMKM/UMI, Petani, dan Nelayan untuk mendampingi mereka dan memberi pelatihan yang sekiranya dibutuhkan bagi mereka mengembangkan usaha yang mereka miliki di sektor tersebut
3.Pelatihan bahasa inggris dan basic digital untuk pelaku usaha wisata di destinasi wisata prioritas, yang berhasil diikiti oleh 2.000 peserta dan pelatihan berlangsung selama 7 bulan

Jika Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa UMKM merupakan pilar penting yang dibutuhkan oleh Indonesia, maka setidaknya mereka harus memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur digital agar tercipta iklim inovasi yang baik. 

Melalui digital, kinerja UMKM dipercaya mampu ditingkatkan. UMKM di era sekarang butuh menyesuaikan pola kinerja mereka agar bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pelatihan sumber daya manusia pun menurut saya perlu untuk dilakukan agar setiap warga memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan kekayaan atau budaya yang ada di sekitarnya, seperti misalnya di Jogjakarta yang terkenal sebagai kota parawisata sudah pasti menjadi peluang besar bagi UMKM.