Mohon tunggu...
Andi Rohani Amalia
Andi Rohani Amalia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Need nothing more, want nothing else.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kerja Sama antara UMKM dan Pemerintah dalam Menghadapi Resesi Ekonomi 2023

23 Desember 2022   23:32 Diperbarui: 24 Desember 2022   00:30 313
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Setiap warga setidaknya harus pintar-pintar untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang ini dalam mencari inovasi produk yang bisa dijual selain Bakpia maupun Batik. Indonesia memiliki banyak potensi lokal, apabila masyarakat bisa mengelola potensi lokal ini dengan baik, maka tentu saja hal ini mampu meningkatkan perekonomian tiap daerah dan taraf ekonomi masyarakat akan meningkat.
Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah-daerah Indonesia, warga Indonesia sepertinya sudah tidak usah takut lagi untuk memulai UMKM nya sendiri. 

Disinilah peran pemerintah untuk mendampingi dan mengarahkan jiwa entrepreneurship warga agar UMKM di Indonesia bisa terus berkembang dan memiliki variasi. Mengapa harus bervariasi? Penting juga bagi UMKM di Indonesia untuk bisa menghasilkan atau memberikan statement  yang membuat mereka berbeda dari produk-produk luar negeri. Jika pemerintah berusaha mempromosikan UMKM melalui program Germas, maka UMKM pun harus berinisiatif untuk terus menciptakan produk-produk yang kualitasnya bisa bersaing dengan barang luar. 

Masih banyak UMKM di Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk memetakan target pemasaran mereka, aturan-aturan tertentu untuk masuk ke satu pasar, dan spesifikasi produk yang dibutuhkan di pasar. Diatas pun saya menyinggung bahwa pemerintah berperan untuk mengarahkan jiwa entrepreneurship pelaku maupun calon pelaku UMKM, maka untuk itu timbal balik dari UMKM adalah mereka harus memiliki jiwa sociopreuner yang bekera tanpa pamrih dan memiliki keinginan untuk terus menggali potensi bisnis lainnya.

Kembali ke bahasan mengenai resesi, walaupun Indonesia ke depannya masih terlihat aman dari resesi, harus diingat bahwa akhir-akhir ini banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Fenomena ini disebabkan karena jumlah konsumen yang rendah, namun gaji dari karyawan tetap harus dibayarkan.

Tentu fenomena PHK ini tidak bisa kita anggap sepele dan di treat dengan sebelah mata. Dalam salah satu dokumen dari G20, UMKM kembali disebutkan sebagai sektor yang harus diperkuat. Dokumen ini juga menyatakan bahwa setiap anggota G20 berkomitmen untuk mendukung perluasan lapangan kerja inklusif dan berkelanjutan dengan cara mengembangkan UMKM. Maksud dari ekonomi berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut masa demi masa dan tidak memberikan dampak buruk terhadap kesempatan dari generasi selanjutnya dalam hal perluasan kapasitas produk. 

Pemerintah pun pada 2022 telah menjadikan UMKM sebagai program prioritas dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kemnaker telah menjalankan program G20 ini dengan memperluas kesempatan kerja melalui program bantuan kewirausahaan yang ditujukan untuk UMKM yang ada di Indonesia, yang juga dibersamai dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetisi kualitas pekerja UMKM melalui program Tenaga Kerja Mandiri. Program ini pun bersifat inklusif untuk:

1.Masyarkat penganggir (termasuk masyarakat yang di PHK)
2.Setengah penganggur (masyarakat yang dirumahkan)
3.Pekerja pemula
4.Perempuan
5.Pekerja disabilitas

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, persentase produk UMKM Indonesia yang di ekspor baru mencapai angka 15.69% di 2021, sementara negara seperti Singapura dan Thailand sudah menembus angka 40%. UMKM di Indonesia pun seharusnya mulai berwawasan lingkungan (berkelanjutan) agar UMKM tidak hanya jadi pencipta lapangan kerja, namun UMKM juga harus berbasis economic sustainability. Hal ini dapat diciptakan melalui menciptakan produk yang sebisa mungkin ramah lingkungan dan menghindari penggunaan bahan baku yang non-ekologis. 

Untuk bagian ini, peran pemerintah pun dibutuhkan agar bisa tercipta lingkup ekonomi yang ramah lingkungan. Sosialisasi terhadap ekonomi biru, hijau, dan sirkular diperlukan agar transformasi ekonomi kita tidak hanya di digitalisasi, namun juga bisa meraih ekonomi yang berkelanjutan.

Sudah bukan rahasia umum bahwa UMKM menjadi pilar ekonomi Indonesia apalagi disaat sulit. UMKM sendiri berhasil mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia dan membawa kontribusi besar terhadap PDB di Indonesia. 

Dalam menghadapi resesi ekonomi 2023, pemerintah kembali menggandeng UMKM untuk dijadikan sebagai sektor yang harus dikembangkan, sebab walaupun Indonesia diprediksi akan aman dari guncangan resesi, tidak ada salahnya kita mempersiapkan UMKM agar bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Keduanya pun (Pemerintah dan UMKM) harus saling bekerja satu sama lain agar bisa menciptakan ekonomi digital dan berkelanjutan yang tentunya akan sangat berguna untuk ke depannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun