Secara Undang-Undang tidaklah ada yang dilanggar Jokowi, dalam hal mengirim surat ke KPU agar bisa menerima Oesman Sapta Orang (OSO), sebagai Caleg DPD karena berlandaskan putusan PTUN Jakarta yang mengatakan OSO berhak dimasukkan sebagai calon anggota DPD.
Namun KPU juga berhak untuk menolak permintaan Presiden terkait hal tersebut, karena Undang-Undang juga mengaturnya demikian. Jadi sebetulnya, tidak ada yang perlu dijadikan polemik, selama apa yang dilakukan baik oleh Presiden, maupun oleh KPU, semua masih dalam koridor Konstitusi.
Dasar penyelenggaraan negara ini adalah konsititusi, semua orang harus taat pada aturan yang berlaku, selama apa yang dilakukan tidak melanggar konsititusi, ya tidak perlu dipermasalahkan. Kalau ada politisi yang juga anggota legislatif mempersoalkan hal ini, perlu dipertanyakan pemahamannya terhadap Undang-Undang.
Coba aja dimana salahnya, Presiden menyurati KPU terkait soal OSO, jelas terlebih dahulu sudah meminta pendapat penasehatnya, jangan bilang Presiden melakukan hal tersebut tanpa ada dasar pengetahuan terhadap Undang-Undang yang berlaku.
Mekanisme secara hukum membolehkan, dan Presiden berhak menurut Undang-Undang menyurati KPU terkait pencalonan OSO sebagai Caleg DPD, hal itu tidak bisa dibilang intervensi, kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang, itu baru bisa dibilang intervensi.
Mantah Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga Pakar hukum Tata negara, Mahfud MD mengatakan, seperti yang dilansir Kompas.com,
"Tidak, Presiden tidak melakukan intervensi. Itu perintah undang-undang bahwa kalau ada putusan PTUN yang tidak dilaksanakan, Presiden atas permintaan ketua PTTUN itu mengingatkan kepada instansi yang bersangkutan agar melaksanakan putusan tersebut," kata Mahfud saat diwawancara usai menghadiri dialog kebangsaan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/4/2019).
Penyuratan ini, kata Mahfud, tercantum dalam pasal 116 ayat 6 UU PTUN yang mengatakan presiden bisa mengingatkan melalui surat.
Namun, ia mengatakan KPU juga punya hak untuk menolak surat tersebut karena juga memiliki landasan sesuai yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
"Adapun KPU itu boleh menolak perintah Presiden karena KPU punya putusan lain, namanya putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Isinya meminta KPU agar menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta terkait status pencalegan OSO.
Putusan PTUN itu menjadi pegangan OSO agar namanya kembali dicantumkan sebagai calon senator. KPU sebelumnya sudah mencoret nama OSO dari daftar caleg tetap karena rangkap jabatan di parpol.
Dari sini cukup jelas kalau secara konstitusional OSO masih punya kekuatan hukum untuk bisa menjadi Caleg DPD, atas dasar inilah Presiden menyurati KPU. Baik Presiden, maupun OSO dan KPU, sudah berada pada aturan hukum yang berlaku.
Memang kalau dilihat dari posisi politik bisa akan rancu, karena OSO merupakan Ketua Umum Partai Hanura, dan Hanura adalah bagian dari koalisi Jokowi. Tapi persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi politik, karena penyelenggaraan negara itu berazaskan Konstitusi. Selama Konstitusi membenarkan kenapa harus dipermasalahkan.
Persoalan ini dijadikan polemik hanya kebetulan disaat menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga dianggap bisa dijadikan celah kesalahan Presiden. Tapi secara Undang-Undang tidaklah masalah, maka tidak perlu diributkan.
