Ketika Hermawi Taslim petinggi partai Nasdem mengatakan "Nasdem ingin ada perjanjian tertulis dengan PDI Perjuangan soal hak angket", apa yang terlintas di benak anda ?
Pertanyaan ini memang rada provokatif untuk mengajak kita berpikir kritis dan kreatif, karena apa yang dikatakan Hermawi Taslim mengandung makna ganda, dan secara implisit mempertegas ada sesuatu yang disembunyikan di balik ungkapan itu.
Beberapa tahun terakhir memang ada disharmoni antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem. Itu terjadi sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan dari intrik-intrik politik yang dilakukan oleh partai Nasdem.
Ketidak akuran itu sampai kini masih mempengaruhi kelancaran komunikasi dan interaksi bagi kedua partai.
Dengan demikian wajar Partai Nasdem kuatir jika kerjasama dengan PDI Perjuangan soal hak angket tidak berjalan mulus, dan ragu akan tetap ada kerikil tajam dalam merangkai komunikasi selanjutnya.
Namun yang jadi pertanyaan menggelikan justru karena pertanyaan bernada meragukan itu muncul pertama sekali dari partai Nasdem. Keinginan Partai Nasdem dilakukan perjanjian tertulis justru mempertontonkan sikap partai Nasdem yang meragukan kesungguhan PDI Perjuangan.
Bukankah keinginan dibuat perjanjian tertulis itu terlalu berlebihan, dan menunjukkan bahwa sesungguhnya Partai Nasdem dalam hal ini ingin jadi tokoh sentral, serta sebagai pusat pengambil keputusan ?
Partai Nasdem lupa bahwa dalam rangka pengajuan hak angket PDI Perjuangan justru memiliki kepentingan murni untuk mengusahakan membuka tabir kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.
PDI Perjuangan dalam hal ini bukan mematok target untuk melulu untuk membatalkan hasil pemilu, tetapi sebuah keinginan membuka dugaan kecurangan pemilu yang mempergunakan instrumen dan aparat pemerintah maupun utak atik konstitusi.
Keinginan PDI Perjuangan ini justru merupakan langkah elegan ekspresi keinginan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
