Mohon tunggu...
#ptun
3 Putusan Pengadilan yang Bikin "Ngilu" Istana
ASH
ASH
08 Juli 2020 | 4 minggu lalu

3 Putusan Pengadilan yang Bikin "Ngilu" Istana

Mahkamah Agung (MA) beberapa hari lalu kembali membuat keputusan yang kembali "mengusik" pihak-pihak di istana. Pengabulan gugatan oleh MA yang diajuk

Politik
286
14
4
Jokowi Divonis Bersalah Blokir Internet Papua, Bagaimana Respon Istana?
ASH
ASH
03 Juni 2020 | 2 bulan lalu

Jokowi Divonis Bersalah Blokir Internet Papua, Bagaimana Respon Istana?

Sebaiknya pemerintah menerima dengan lapang ada apa yang sudah diputuskan oleh PTUN.

Politik
306
8
4
Resmi, di Tengah Pandemi Covid-19, Helmy Gugat Dewas TVRI
Elang Maulana
Elang Maulana
17 April 2020 | 3 bulan lalu

Resmi, di Tengah Pandemi Covid-19, Helmy Gugat Dewas TVRI

PANDEMI global virus corona atau covid-19 terus tengah mewabah di tanah air. Entah sampai kapan bencana nasional non alam ini akan segera berakhir, me

Politik
64
11
1
Susy Haryawan
Susy Haryawan
22 September 2019 | 10 bulan lalu

Gerindra dan Potensi Kisah Fahri Hamzah Jilid II

Sampai akhir jabatan, wakil ketua dewan Fahri Hamzah sejatinya tidak mewakili fraksi dan partainya, karena pernah dinyatakan dipecat. Namun dengan seg

Politik
561
12
4
Peluang Anies Melawan Pengembang Reklamasi
Don Zakiyamani
Don Zakiyamani
03 Agustus 2019 | 1 tahun lalu

Peluang Anies Melawan Pengembang Reklamasi

Foto: kompasPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin reklamasi pulau H. Keputusa

Politik
417
12
4
Jokowi Tidak Intervensi KPU Terkait Soal OSO
Nathanegara
Nathanegara
07 April 2019 | 1 tahun lalu

Jokowi Tidak Intervensi KPU Terkait Soal OSO

Mahfud MD menyebut, tindakan Presiden Jokowi yang mengirim surat ke KPU terkait Oesman Sapta Odang (OSO) tidak salah dan bukan bentuk intervensi. - Ko

Politik
327
7
2
Bos Hanura Ditolak KPU, Lebih Sakti PTUN atau MK?
Ishak Pardosi
Ishak Pardosi
05 April 2019 | 1 tahun lalu

Bos Hanura Ditolak KPU, Lebih Sakti PTUN atau MK?

Mana lebih tinggi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi (MK)? Kalangan umum pasti setuju kalau MK merupakan lembaga pe

Politik
221
1
2
Kecerdikan Romahurmuzy di Antara Ranjau Birokrasi dan OTT "Receh" KPK
Pebrianov
Pebrianov
17 Maret 2019 | 1 tahun lalu

Kecerdikan Romahurmuzy di Antara Ranjau Birokrasi dan OTT "Receh" KPK

"KPK menangkap korupsi receh. KPK lembaga receh (?)"Cara kerja KPK tidak sembarangan dalam menciduk target. Berdasarkan pengalaman, sejumlah tokoh yan

Politik
2466
25
17
Inilah Letak Bahaya HTI
Fadh Ahmad Arifan
Fadh Ahmad Arifan
08 Mei 2018 | 2 tahun lalu

Inilah Letak Bahaya HTI

Selasa, 8 Mei 2018 saya menyimak Jurnal pagi di stasiun Berita satu. Judul berita "SAH, HTI DIBUBARKAN". I wayan Sudirta kuasa hukum dari pemerintah m

Politik
4656
25
3
Rhoma Irama sebagai Contoh Negarawan Idaman
Handy Fernandy
Handy Fernandy
19 April 2018 | 2 tahun lalu

Rhoma Irama sebagai Contoh Negarawan Idaman

Ketika Parta Idaman tak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendiri sekaligus ketua umum partai, Rhoma Irama memilih menerima keputusan Penga

Politik
3639
8
6
Perjuangan dan Do'a Partai Idaman
Alimudin Garbiz
Alimudin Garbiz
05 April 2018 | 2 tahun lalu

Perjuangan dan Do'a Partai Idaman

Saya menuliskan kembali apa yang disampaikan teman saya Bang Haji Agus Rustaman, sebagai refleksi Saksi yang mengikuti Perjuangan dan Do'a Partai Idam

Politik
518
8
6
Sertifikat Pengganti Hak Milik Tanah(PTUN No.52/G/2010 PTUN.MTR)
Mega Wijaya Putri
Mega Wijaya Putri
25 Maret 2018 | 2 tahun lalu

Sertifikat Pengganti Hak Milik Tanah(PTUN No.52/G/2010 PTUN.MTR)

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal

Humaniora
851
8
6
Nanda Istiqomah
Nanda Istiqomah
25 Maret 2018 | 2 tahun lalu

PTUN di Indonesia Berjalan Baik?

PTUN adalah Sebuah lembaga peradilan guna menegakkan sebuah aturan Hukum yang mengatur adanya administrasi tata pelaksanaan pemerintah dalam suatu mas

Politik
373
8
6
Maulida Maulaya Hubbah
Maulida Maulaya Hubbah
24 Maret 2018 | 2 tahun lalu

Strategi PTUN?

 nenghubbah24@gmail.com Tak lama lagi Indonesia akan menghadapi tahun pemilu. 2019 ini, nampaknya berbagai partai mencoba merebut hati rakya

Politik
456
1
2
Pertarungan Pilwalkot Makasssar, Akankah Lawan Kotak Kosong?
Zainal Khairul
Zainal Khairul
21 Maret 2018 | 2 tahun lalu

Pertarungan Pilwalkot Makasssar, Akankah Lawan Kotak Kosong?

Pertarungan calon walikota Makassar makin ketak dan tajam sebelum tikungan akhir. Kabar terbaru adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Mak

Kotak Suara
1190
1
2
Jokowi
Jilal Mardhani
Jilal Mardhani
14 Oktober 2017 | 2 tahun lalu

Jokowi

Pilkada serentak 2018 sebentar lagi. Setahun kemudian pemilihan presiden yang kemungkinan besar akan diikuti Jokowi kembali. Saya --- mungkin juga And

Politik
1926
6
4
Dewi Pika Lumban Stone
Dewi Pika Lumban Stone
21 April 2017 | 3 tahun lalu

Dasar Hukum Membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah yang Terbit Sebelum Tahun 1997

Apabila sertikat hak milik tanah (SHM) terbit sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  maka SHM te

Politik
29859
1
4
Ahok Sudah Selesai: Pengadilan Batalkan Izin 3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta
syarifuddin abdullah
syarifuddin abdullah
24 Maret 2017 | 3 tahun lalu

Ahok Sudah Selesai: Pengadilan Batalkan Izin 3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Pada Kamis, 23 Maret 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta, yang dikeluarkan oleh Ahok pada

Politik
859
1
1
Wasiat Kumbakarna
Wasiat Kumbakarna
22 Februari 2017 | 3 tahun lalu

Soal Status Ahok, Jokowi Harus By The Rules

Polemik pengaktifan kembali Gubernur Ahok yang berstatus terdakwa terus bergulir. Hari ini (Rabu, 22/2) Komisi II DPR RI dalam rapat kerja, mencecar M

Politik
409
1
2
Hadeeeuh, Jokowi Digugat ke PTUN karena Status Ahok
Sibenyu
Sibenyu
22 Februari 2017 | 3 tahun lalu

Hadeeeuh, Jokowi Digugat ke PTUN karena Status Ahok

[caption caption="kompas edit"][/caption] Presiden Jokowi di laporkan oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (

Politik
1932
22
26