Dalam The Prince, ia menyoroti bahwa pemerintahan yang efektif adalah yang mampu bertahan dalam persaingan politik, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan dan strategi manipulatif.Â
Pemikirannya ini sangat berpengaruh pada administrasi negara dengan pendekatan real politik, seperti yang terlihat dalam sistem birokrasi Prusia di abad ke-19, yang bergaya hierarkis, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara. Â
Karl Marx melihat birokrasi dari perspektif kritis. Baginya, administrasi negara dalam sistem kapitalis hanyalah alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas penguasa atas rakyat.Â
Dalam Critique of Hegel’s Philosophy of Right, ia menekankan bagaimana birokrasi sering kali menjadi struktur yang mengalienasi masyarakat dari keputusan politik.Â
Pandangan Marx ini masih relevan dalam kritik terhadap birokrasi modern yang sering dianggap elitis dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Â
2. Studi Kasus Administrasi di Berbagai Sistem Pemerintahan Â
Sekarang, mari kita lihat bagaimana gagasan filosofis tadi diwujudkan dalam sistem pemerintahan di berbagai negara. Â
Pada masa monarki absolut, birokrasi sepenuhnya dikendalikan oleh raja. Salah satu contoh terbaik adalah Prancis di bawah Louis XIV, yang terkenal dengan moto L'État, c'est moi (Negara adalah saya).Â
Dalam sistem ini, birokrasi berfungsi untuk memperkuat kekuasaan raja, dengan pejabat administratif yang bertanggung jawab langsung kepada istana.Â
Jean-Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Prancis saat itu, mengembangkan sistem birokrasi yang sangat terorganisir untuk mengelola perdagangan dan keuangan negara. Â
Dalam demokrasi modern, birokrasi tidak lagi hanya melayani kepentingan elite politik, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat.Â
Contohnya adalah Amerika Serikat, di mana sistem administrasi publik mengalami reformasi besar melalui Pendleton Civil Service Reform Act (1883), yang mengubah sistem birokrasi dari berbasis patronase menjadi berbasis meritokrasi. Â
