Masyarakat perlu aktif dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya melalui media sosial atau platform online lainnya. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat mengenali dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi integritas pemilu.
Namun, penting bagi kita untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam melawan penyebaran berita bohong. Selain itu, kerjasama antara masyarakat dan lembaga terkait juga perlu ditingkatkan guna memastikan keberhasilan mitigasi kerawanan pemilu.
Pada Pemilu 2014, terdapat upaya untuk mengawasi dan memantau pelaku politisasi SARA dengan melibatkan lembaga pemantau independen dan masyarakat sipil. Selain itu, dalam Pemilu 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, pihak berwenang juga meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk mencegah politisasi SARA.Â
Tindakan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melanggar hukum. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga hukum serius dalam menangani kasus penyebaran hoaks, dengan mengadili dan memberikan hukuman kepada pelaku.
Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah pola pikir dan perilaku seseorang yang terlanjur terbiasa memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan politik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan tegas dalam menangani masalah ini agar dapat mencegah penyebaran politisasi SARA di masa depan.
Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang mempromosikan pemahaman tentang pentingnya toleransi, dialog, dan kerjasama antarwarga negara. Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam menyajikan informasi yang objektif dan akurat sehingga masyarakat dapat membuat keputusan politik yang bijak.
Sanksi tersebut dapat berupa diskualifikasi dari pemilu, denda, atau bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat dalam pemilu untuk menjunjung tinggi integritas dan etika dalam berkompetisi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Oleh sebab itu, dalam konteks pemilu, perilaku yang "kelewatan" ini dapat berdampak negatif terhadap integritas dan kredibilitas proses demokrasi. hal itu, penting bagi peserta pemilu untuk tetap menjaga etika dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Selain itu, penting bagi peserta pesta demokrasi untuk menghormati perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dengan saling menghargai dan berdialog secara sehat, pesta demokrasi dapat menjadi ajang yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Namun, jika tidak ada pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran, pemilu dapat berpotensi menjadi kacau dan menimbulkan konflik yang memilukan semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat dalam pemilu untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan pesta demokrasi ini.
