“Hitung maju Penyelenggaraan Pemilu sekitar 124 hari 15 jam lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu dapat terjadi akibat polarisasi politik yang semakin meningkat dan penyebaran informasi yang tidak valid melalui media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat.”
Bawaslu juga mengungkapkan bahwa politisasi isu SARA dapat memicu konflik sosial dan mempengaruhi stabilitas negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap konten yang berpotensi menyebarkan politisasi isu SARA di media sosial guna menjaga keamanan dan kedamaian selama proses Pemilu 2024, hal ini sangat mengkhawatirkan karena politisasi SARA dapat memecah belah masyarakat dan merusak kerukunan antarwarga, pada akhirnya berpotensi memicu konflik SARA di media sosial selama periode Pemilu 2024.
Kerja sama ini bertujuan untuk mengawasi dan memantau penyebaran konten politik yang berpotensi mengandung SARA di media sosial serta melaporkannya kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terprovokasi oleh konten yang bersifat politis dan mengandung SARA.
Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam situasi tertentu, penegak hukum dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses seleksi komisioner KPU sering diwarnai oleh unsur titipan. Faktor-faktor tersebut antara lain:
Kurang transparan dan akuntabel
Proses seleksi komisioner KPU masih dianggap kurang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari minimnya informasi yang diberikan kepada publik mengenai proses seleksi, serta tidak adanya mekanisme pengaduan dari masyarakat apabila ada dugaan kecurangan dalam proses seleksi.
Pengaruh politik
KPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KPU menjadi rebutan bagi para pihak yang memiliki kepentingan politik. Hal ini dapat menyebabkan proses seleksi komisioner KPU menjadi ajang tawar-menawar politik, sehingga muncullah unsur titipan.
Kurang profesionalisme penyelenggara seleksi
Tim seleksi komisioner KPU yang dibentuk oleh Presiden terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Namun, tidak semua anggota tim seleksi memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan proses seleksi komisioner KPU menjadi tidak objektif dan fair.
Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan titipan dalam proses seleksi komisioner KPU:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Proses seleksi komisioner KPU perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada publik mengenai proses seleksi, serta membuka mekanisme pengaduan dari masyarakat apabila ada dugaan kecurangan dalam proses seleksi.
Meminimalkan pengaruh politik
Pengaruh politik dalam proses seleksi komisioner KPU perlu diminimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat independensi tim seleksi, serta menerapkan mekanisme seleksi yang lebih objektif dan fair.
Meningkatkan profesionalisme penyelenggara seleksi
Anggota tim seleksi komisioner KPU perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap calon anggota tim seleksi, serta memberikan pelatihan kepada anggota tim seleksi yang terpilih, rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menciptakan proses seleksi komisioner KPU yang lebih bersih dan transparan, sehingga dapat menghasilkan komisioner KPU yang profesional dan berintegritas.
Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemantauan pelanggaran dalam proses pemilihan. Selain itu, Bawaslu juga terus berupaya meningkatkan kemampuan teknologi dan analisis data guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelaku provokasi dengan lebih efektif.
Masyarakat perlu aktif dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya melalui media sosial atau platform online lainnya. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat mengenali dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi integritas pemilu.
Namun, penting bagi kita untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam melawan penyebaran berita bohong. Selain itu, kerjasama antara masyarakat dan lembaga terkait juga perlu ditingkatkan guna memastikan keberhasilan mitigasi kerawanan pemilu.
Pada Pemilu 2014, terdapat upaya untuk mengawasi dan memantau pelaku politisasi SARA dengan melibatkan lembaga pemantau independen dan masyarakat sipil. Selain itu, dalam Pemilu 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, pihak berwenang juga meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk mencegah politisasi SARA.
Tindakan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melanggar hukum. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga hukum serius dalam menangani kasus penyebaran hoaks, dengan mengadili dan memberikan hukuman kepada pelaku.
Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah pola pikir dan perilaku seseorang yang terlanjur terbiasa memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan politik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan tegas dalam menangani masalah ini agar dapat mencegah penyebaran politisasi SARA di masa depan.
Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang mempromosikan pemahaman tentang pentingnya toleransi, dialog, dan kerjasama antarwarga negara. Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam menyajikan informasi yang objektif dan akurat sehingga masyarakat dapat membuat keputusan politik yang bijak.
Sanksi tersebut dapat berupa diskualifikasi dari pemilu, denda, atau bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat dalam pemilu untuk menjunjung tinggi integritas dan etika dalam berkompetisi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Oleh sebab itu, dalam konteks pemilu, perilaku yang "kelewatan" ini dapat berdampak negatif terhadap integritas dan kredibilitas proses demokrasi. hal itu, penting bagi peserta pemilu untuk tetap menjaga etika dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Selain itu, penting bagi peserta pesta demokrasi untuk menghormati perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dengan saling menghargai dan berdialog secara sehat, pesta demokrasi dapat menjadi ajang yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Namun, jika tidak ada pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran, pemilu dapat berpotensi menjadi kacau dan menimbulkan konflik yang memilukan semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat dalam pemilu untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan pesta demokrasi ini.
