Prabowo Menghitung Hari Menuju 2 Desember

Konon Prabowo Subianto (PS) sedang sendirian duduk di teras. Sekeping gawai tergeletak di meja depannya. Sebidang dinding bata merah di belakangnya menatap dengan hening. Suara-suara bebek, kambing, sapi, dan kuda teredam oleh aneka pepohonan dan tanaman lainnya, termasuk sayuran. Semburat senja mengusap langit Bojongkoneng.

2 Desember sebentar lagi. Ulang tahun ke-2 Aksi 2 Desember atau Reuni 212 sudah masuk masa persiapan. Bagian logistik yang ditangani Verry Koestanto, tentunya. Puluhan ribu nasi kotak sedang berada dalam pesanan.

Entah berapa total dana untuk logistik Reuni 212. Ia tidak bisa terlalu masuk ke urusan dana tersebut sebab ia sendiri sedang membutuhkan dana untuk kampanye. Ia menyebutnya sebagai "dana perjuangan".

Pada Kamis (22/11) calon presiden (capres) nomor urut 02 ini meminta sumbangan dana kampanye kepada para relawan yang hadir dalam acara pembekalan relawan di Istora Senayan, Jakarta. Permohonan itu disampaikannya pada saat berorasi di hadapan para relawan. 

"Kemudian tolong terpaksa aku minta bantuan dari kalian semua. Karena kita kekurangan dana perjuangan. Kami minta kerelaan yang mau bantu Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000. Berapa pun," katanya.

Namun bukan itu yang sedang direnungkannya. Ia yakin, panitia reuni mampu memakluminya.

Rabu (21/11) dan seusai berpidato di Indonesia Economic Forum 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta seusai PS ditanya oleh wartawan asing soal sikapnya mengenai rencana pemindahan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka," jawabnya.

Berita itu pun segera menyebar. Penting dipahami, Indonesia berada dalam posisi terdepan dalam pembelaan kepada Palentina, apalagi perihal Yerusalem yang dijadikan sebagai ibu kota Israel pada 2017.

Dalam pidato di Gedung Putih, Rabu (06/12/2017) Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, sudah saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Hari ini Yerusalem adalah kursi bagi pemerintah modern Israel, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah Agung," tuturnya.

Trump menambahkan, Israel memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya dan penundaan penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel selama ini tidak membawa apa pun dalam mencapai perdamaian.

Sementara sikap politik luar negeri Indonesia sangat jelas. Dan, sebelum pengumuman Trump itu Indonesia sudah mengingatkan bahwa keputusan pemindahan kedutaan besar itu akan memperburuk konflik Palestina-Israel.

"Jelas posisi Pemerintah Indonesia sependapat mendukung Palestina agar Amerika Serikat tak memindahkan kantor kedutaannya (dari Tel Aviv) ke Jerusalem," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Rabu (06/12).

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hal yang sama. "Rencana tersebut akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina," kata Retno.

Tidak ketinggalan dukungan dari Muhammadiyah. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai sikap Trump mempertegas posisi Amerika dalam konflik antara Israel dan Palestina.

"Ini menjelaskan kepada dunia bahwa Amerika tidak dalam posisi bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina karena dia adalah bagian dari konflik itu sendiri," kata Dahnil.

***

Konon di teras PS merenungkan jawabannya atas pertanyaan wartawan asing itu karena, tak pelak, Front Pembela Islam (FPI) langsung bersikap. Padahal, ia maju sebagai capres dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pun didukung oleh organisasi massa (ormas) itu.

"Kalau Australia memindahkan kedubes ke Yerusalem, maka sikap FPI tetap konsisten, protes keras ke negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ujar Sekretaris Umum DPP Munarman melalui pesan singkat, Jumat (23/11).

Mungkin PS lupa, FPI beserta ormas lainnya melakukan demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar (kedubes) AS di Jakarta, dan konsulat AS di Medan dan Surabaya pada Senin, 11 Desember 2017. Demo ormas berbasis Islam tersebut terkait erat dengan pidato Trump mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Mungkin PS kurang teliti, demo ormas-ormas Islam sering terlihat adanya bendera Palestina. Mungkin karena fokus PS hanya pada panggung atau punggung mobil komando demo.

Namun, karena faktor usia, mungkin saja PS yang memang lupa. Ya, mungkin masih ada kemungkinan lainnya yang luput dimungkinkan.

Kalau "mungkin" tadi benar, bisa jadi PS bahkan lupa pada sejarah pra-kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Satu tahun sebelum 17 Agustus 1945, tepatnya 6 September 1944, melalui Radio Berlin berbahasa Arab Mufti  Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengucapkan "selamat" kepada kemerdekaan Indonesia sebelum diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.

Siaran berupa ucapan "selamat" itu pun tersiar ke seluruh dunia Islam. Pada masa itu negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap. Bahkan, seorang saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher, secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti.

"Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia," ucap saudagar kaya yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia itu.

Pada 16 November 1988 Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina. Selanjutnya, pada 19 Oktober Indonesia dan Palestina memulai hubungan diplomatik di tingkat kedutaan besar.

1988-1989 adalah masa rezim Soehart0-ORBA. Oh, tentu saja PS tidak bisa melupakannya. Pada 8 Mei 1983 putera sulung Menteri Negara Riset 1973-1978 Sumitro Djojohadikusumo ini menikahi Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto yang merupakan puteri kedua Soeharto. 

Sayangnya, pernikahan yang menghasilkan seorang putera bernama Ragowo "Didit" Prabowo pada 22 Maret 1984 itu akhirnya kandas. Selain keluarga mereka, di luar sana tidak seorang pun yang mengetahui, kapan tepatnya perceraian ia-Titiek. 

Hanya saja pada 23 Mei 1998 ia dicopot dari Pangkostrad dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahkan karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto, ia memutuskan untuk menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru.

***

Senja memamerkan keemasasan di dekat kaki langit barat Bogor. Bebek-bebek masih ber-kuwek-kuwek dalam kandang untuk bersiap lelap. Seekor induk kambing sedang mengomeli anaknya karena terus berlarian pada saat sebentar lagi malam segera bertandang. Sapi-sapi terus mengunyah rerumputan di kandang. Kuda-kuda bercanda dan terkekeh-kekeh sebab senja selalu pamer keindahan sesaat saja.

Ia belum selesai merenung. 2 Desember tinggal sekian hari lagi. Ia juga memikirkan, bagaimana nanti jika berkumpul dengan FPI pada hari perayaan ulang tahun sekaligus reuni 212.

Mungkin ia selalu ingat, FPI yang dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang, pada 25 Robi'uts Tsani 1419 Hijriyyah atau tanggal 17 Agustus 1998 terlibat secara aktif dalam penggalangan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa menjelang Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J. Habibie sebagai presiden ke-3, mengamankan Sidang Umum MPR pada Oktober 1999, dan membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.

Ya, PAM Swakarsa adalah sebuah organ paramiliter yang dibentuk militer untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa pada 1998 atau Reformasi. Pada 1998 pun karir militernya tamat, dan mulai hidup baru di luar negeri, tepatnya Yordania, pada September.  

Tentu saja sangat mengingatnya sehingga ketua umum Partai Gerindra ini pun mengunjungi Ketua sekaligus Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mekah, Arab Saudi seusai ibadah Umrah pada Sabtu, 2/6/2018. Ia bersama Amien Rais ketika itu.

Amien Rais pun bukanlah tokoh di luar peristiwa Reformasi 1998, termasuk mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Doktor Ilmu Politik dari Universitas Chicago, Illinois, AS, yang mantan Ketum PP Muhammadiyah (1994-1998) dan kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN itu pun mendukungnya sebagai kontestan dalam Pilpres 2019 nanti.

PS pasti mengetahui, selain ketua dewan kehormatan, Amien juga menjabat sebagai Penasihat PP Muhammadiyah. Pada Selasa 20/11/208 di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Muhammadiyah di Islamic Center, Surabaya Amien menyampaikan ultimatumnya dan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, jika tidak punya sikap politik mendukung kandidat Pilpres 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," kata Amien.

"Ancaman menjewer" Amien disambut oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada Kamis, 22/11. Melalui pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta dengan mengungkapkan, Amien menuliskan doktrin bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis.

"Pak Amien pernah menulis Lima Doktrin Muhammadiyah. Salah satunya adalah tidak berpolitik praktis. Beliau pula yang mengatakan Muhammadiyah tidak berpolitik kepartaian dan kekuasaan (low politic), tetapi politik adiluhung (high politic)," ujarnya.

PS tidak ingin melanjutkan perihal situasi yang sedang terjadi dalam ormas yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 8 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912) itu. Karena, koordinator juru bicara, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk kampanyenya pada Rabu, 19/9  sedang terlibat dalam persoalan  hukum yang terkait dengan acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenpora pada 16-17 Desember 2017 di area Candi Prambanan, Yogyakarta.

Pada Jumat (23/11) Dahnil dipanggil oleh polisi untuk diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah pemuda itu. Sebelum diperiksa Dahnil mengaitkan pemanggilannya sebagai konsekuensi sikap kritisnya terhadap pemerintah atau rezim Jokowi yang akan maju lagi sebagai petahana dalam kontestasi Pilpres 2019 atau duel jilid II dengan PS.

"Yang jelas, saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah, kemudian bersikap terhadap pemerintah. Jadi saya termasuk terhadap pihak aparatur keamanan. Jadi kemudian sekarang nggak tahu dicari-cari apa, nanti kita lihat masyarakat yang akan menilai," ujar Dahnil.

Namun pada hari itu juga Dahnil mengembalikan uang sebesar Rp2 miliar ke Kemenpora. "Dahnil mengembalikan Rp 2 miliar ke Kemenpora. Hari ini mengembalikan," kata Kasubdit Tipikor Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Mungkin PS agak lupa bahwa Dahnil juga pernah mengatakan bahwa koruptor adalah penista agama sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan Dahnil dalam penutupan Tanwir PP Pemuda Muhammadiyah di Tangerang, Banten, Rabu (30/11/2016), yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami menyampaikan pesan kepada sahabat kami, kenapa kita tidak marah semarah-marahnya kepada penista agama, kepada koruptor. Mengambil uang rakyat adalah penistaan sesungguhnya," kata Dahnil.

***

Ia melesakkan punggung ke sandaran kursi. Senja mulai kehilangan keemasannya.

Sebentar lagi malam akan berkunjung. Sebentar lagi waktu sudah berganti. November sedang menuju ke masa akhir tugasnya. Desember lagi. Lagi-lagi Desember. Tinggal menghitung hari untuk sampai pada 2 Desember.

Ia tidak ingin berlama-lama dalam perenungan. Bukankah hidup tidak perlu direnungkan hingga berlarut-larut?

Pikirannya beralih ke fokus utama, yaitu Pilpres 2019. Itu paling utama. 2014 kalah, masak, sih, 2019 juga begitu? 

Akan tetapi ada yang muncul setiap 5 tahun sekali atau sejak 2014. Titiek Soeharto! Ya, seketika wajah dan senyuman Titiek mendekorasi ruang renungnya. 

Konon ia pun segera melepaskan punggung dari sandaran lalu mengambil gawai yang menggigil sendirian di meja karena udara Bogor semakin dingin. Ia ingin menghubungi Titiek. Malam Minggu sebentar lagi akan menguakkan pintunya.

*******

Kupang, 24 November 2018