Mungkin ia selalu ingat, FPI yang dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang, pada 25 Robi'uts Tsani 1419 Hijriyyah atau tanggal 17 Agustus 1998 terlibat secara aktif dalam penggalangan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa menjelang Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J. Habibie sebagai presiden ke-3, mengamankan Sidang Umum MPR pada Oktober 1999, dan membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.
Ya, PAM Swakarsa adalah sebuah organ paramiliter yang dibentuk militer untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa pada 1998 atau Reformasi. Pada 1998 pun karir militernya tamat, dan mulai hidup baru di luar negeri, tepatnya Yordania, pada September. Â
Tentu saja sangat mengingatnya sehingga ketua umum Partai Gerindra ini pun mengunjungi Ketua sekaligus Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mekah, Arab Saudi seusai ibadah Umrah pada Sabtu, 2/6/2018. Ia bersama Amien Rais ketika itu.
Amien Rais pun bukanlah tokoh di luar peristiwa Reformasi 1998, termasuk mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Doktor Ilmu Politik dari Universitas Chicago, Illinois, AS, yang mantan Ketum PP Muhammadiyah (1994-1998) dan kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN itu pun mendukungnya sebagai kontestan dalam Pilpres 2019 nanti.
PS pasti mengetahui, selain ketua dewan kehormatan, Amien juga menjabat sebagai Penasihat PP Muhammadiyah. Pada Selasa 20/11/208 di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Muhammadiyah di Islamic Center, Surabaya Amien menyampaikan ultimatumnya dan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, jika tidak punya sikap politik mendukung kandidat Pilpres 2019.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," kata Amien.
"Ancaman menjewer" Amien disambut oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada Kamis, 22/11. Melalui pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta dengan mengungkapkan, Amien menuliskan doktrin bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis.
"Pak Amien pernah menulis Lima Doktrin Muhammadiyah. Salah satunya adalah tidak berpolitik praktis. Beliau pula yang mengatakan Muhammadiyah tidak berpolitik kepartaian dan kekuasaan (low politic), tetapi politik adiluhung (high politic)," ujarnya.
PS tidak ingin melanjutkan perihal situasi yang sedang terjadi dalam ormas yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 8 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912) itu. Karena, koordinator juru bicara, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk kampanyenya pada Rabu, 19/9  sedang terlibat dalam persoalan  hukum yang terkait dengan acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenpora pada 16-17 Desember 2017 di area Candi Prambanan, Yogyakarta.
Pada Jumat (23/11) Dahnil dipanggil oleh polisi untuk diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah pemuda itu. Sebelum diperiksa Dahnil mengaitkan pemanggilannya sebagai konsekuensi sikap kritisnya terhadap pemerintah atau rezim Jokowi yang akan maju lagi sebagai petahana dalam kontestasi Pilpres 2019 atau duel jilid II dengan PS.
"Yang jelas, saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah, kemudian bersikap terhadap pemerintah. Jadi saya termasuk terhadap pihak aparatur keamanan. Jadi kemudian sekarang nggak tahu dicari-cari apa, nanti kita lihat masyarakat yang akan menilai," ujar Dahnil.
