Para pemilik kendaraan perlu didorong untuk berpindah dari transportasi pribadi menuju angkutan umum. Dengan begitu maka emisi gas buang kendaraan akan bisa berkurang. Semakin banyaknya kendaraan yang bertumpuk dijalan menyebabkan terjadinya kemacetan. Dan kemacetan itu akan meningkatkan konsumsi bakar kendaraan yang pada akhirnya menambah jumlah gas buang kendaraan juga.
Tapi, permasalahannya tidaklah mudah untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat untuk berpindah dari menggunakan kendaraan pribadinya ke menggunakan angkutan umum. Karena bagaimanapun juga setiap orang tentu akan memilih sesuatu yang paling menguntungkan dan dirasa paling mudah. Dan untuk saat ini menggunakan kendaraan pribadi dinilai lebih baik ketimbang menggunakan angkutan umum sebagai penunjang mobilitas pribadi.
Seruan kesadaran untuk beralih ke angkutan umum tidak akan pernah digubris jikalau kualitas layanan yang diberikan oleh angkutan umum tetap tidak berubah seperti sebelumnya. Masih tidak nyaman digunakan, masih penuh risiko gangguan keamanan, dan kurang mengakomodasi fleksibilitas kegiatan masyarakat.
Apalagi sejauh ini seperti tidak tampak upaya perbaikan kualitas layanan angkutan umum di berbagai daerah Indonesia. Barangkali hanya DKI Jakarta semasa era Anies Baswedan menjabat upaya kepedulian itu terlihat. Diluar itu semua tidak tampak adanya upaya masif dari pemerintah pusat khususnya untuk mendorong seluruh daerah agar berlomba-lomba menciptakan fasilitas angkutan umum berkualitas.
Padahal slogan-slogan sustainable, go green, green economy, dan sebagainya begitu gencar ditebarkan ke media. Juga momen KTT G20 di Bali kemarin pun mengusung tema "serba hijau" dengan mengajak serta seluruh negara anggota G20 agar memberikan perhatian ekstra terhadap nasib alam dan bumi ini.
Pemerintah justru memilih jalan yang rumit dengan menggelontorkan subsidi pembelian mobil listrik ketimbang memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan sarana prasaranan angkutan umum. "Bukannya mobil listrik merupakan bagian dari upaya sustainable itu sendiri?" . Memang ada benarnya. Tapi banyakan salahnya juga.
Pembelian mobil listrik dipermudah. Maka akan semakin banyak yang membeli mobil listrik. Dan kita juga tahu bahwa mobil-mobil lain yang berbahan bakar bensin juga masih ada. Masih beroperasi. Mereka tidak musnah dengan sendirinya. Dengan kata lain, jumlah kendaraan di jalanan tetap akan bertambah. Cuma kali ini lebih bervariasi. Ada mobil bensin, mobil listrik, mobil hybrid, dan seterusnya.
Ujung-ujungnya tetap macet juga. Mobil berbahan bensin tetap akan membuang gas emisi dalam jumlah besar akibat terjebak kemacetan.
Angkutan umum kita memang masih jauh dari ideal. Yang diharapkan adalah ia mampu memberikan fasilitas terintegrasi, memberikan jaminan keamanan, harganya terjangkau, dan memberikan fleksibilitas tinggi kepada para penumpangnya. Tapi bagaimana semua itu akan tercapai jikalau anggaran dana untuk perbaikan kesana saja tidak ada. Ketimbang memberi subsidi untuk mobil listrik, lebih baik memberi subsidi untuk penyelenggaraan angkutan umum.
Angkutan umum seharusnya menjadi prioritas utama perbaikan apabila kita semua menginginkan yang terbaik untuk alam sekitar. Kendaraan listrik seharusnya berada dalam urutan prioritas dibawahnya. Ia hanyalah pelengkap ketika angkutan umum sudah benar-benar menjalankan peranannya secara maksimal.
Menilik kondisi alam yang semakin muram belakangan ini, perbaikan ke arah sana sangat mendesak untuk dilakukan. Â Gembar-gembor forum internasional tidak akan ada gunanya tanpa adanya tindakan nyata yang tepat sasaran.
Salam hangat.
Agil S Habib, Penulis Tinggal di Tangerang
