"Deadline" Reshuffle Jokowi

Masih ramai diperbincangkan publik adalah perihal kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu kepada tim kabinetnya. Kemarahan yang dipicu oleh adanya kekecewaan terhadap kinerja para menteri serta segenap tim kabinet terutama menyangkut kekurangsigapan menangani efek pandemi COVID-19. 

Presiden menilai bahwa kinerja segenap jajaran kabinetnya masih sangat biasa-biasa saja di tengah situasi yang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Ekonomi jeblok, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana, serta permasalahan kesehatan masyarakat. 

Terkait dengan kondisi tersebut presiden bahkan menyampaikan sebuah "ancaman" bahwa akan melakukan segala langkah kebijakan yang dinilai perlu. Termasuk diantaranya adalah melakukan tindakan bongkar pasang jajaran tim kabinet atau reshuffle untuk mendongkrak kinerja pemerintahannya.

Berdasarkan rilis hasil survei terbaru pada 19 Juni 2020 yang lalu oleh Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) beberapa menteri yang menempati deretan terbawah dengan survei tingkat kinerja terendah berturt-turut adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Menkum HAM Yasonnas Laoly, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. 

Dalam pidato kemarahan presiden kemarin itu Menkes Terawan bisa dibilang sebagai menteri yang paling "apes" karena kinerjanya disorot langsung oleh Jokowi sebagai kementrian paling tidak menunjukkan progres. Padahal menurut penilaian publik masih ada beberapa kementerian lain yang lebih buruk kinerjanya, termasuk "panglima kesayangan" Presiden Jokowi sendiri yaitu Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi memang belum menyatakan secara tegas bahwa reshuffle akan benar-benar dilakukan atau tidak. Sejauh ini hal itu masih sebatas wacana yang terngiang-ngiang dalam benak presiden. Mungkin sebuah gertakan untuk menjadi terpai kejut kepada para menterinya. Belum secara gamblang diterangkan kapan reshuffle akan dilakukan. 

Namun, apa yang sudah terlontar dari pernyataan seorang presiden hal itu tetap akan menjadi bola panas di lingkungan pemerintahan. Reshuffle ditanggapi sebagian kalangan sebagai sesuatu yang pasti. 

Tokoh-tokoh seperti Fadli Zon atau Sujiwo Tejo bahkan mengatakan bahwa hal ini bisa menjadi tolok ukur apakah kemarahan Presiden Jokowi itu adalah serius atau hanya setingan belaka. 

Dengan demikian, apabila Presiden Jokowi memang memiliki niatan kuat untuk membenahi kinerja pemerintahannya yang masih jauh dari harapan itu, maka sepertinya presiden harus memberikan deadline kinerja secepat mungkin kepada seluruh jajaran kabinetnya. 

Apabila dalam batas waktu tersebut tidak terjadi perubahan signifikan atas situasi bangsa, mau tidak mau reshuffle harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga pemerintahan harus diisi oleh oleh sosok-sosok yang memang kompeten mengurus negara serta mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kali ada pemerintahan yang berkuasa maka akan ada juga pihak-pihak berseberangan yang senantiasa "menggoyang" eksistensi pemerintah tersebut. Baik itu melalui lontaran kritik demi kritik, seruan penolakan kebijakan pemerintah, aksi protes, bahkan hingga tekanan untuk lengser dari kekuasaan. Semakin buruk tata kelola pemerintahan dilakukan hingga berujung pada nestapanya nasib rakyat maka tekanan kepada pihak pemerintah akan semakin besar.