Hasil inspeksi mendadak Bupati Purwakarta Saipul Bahri dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di "Barak Siswa Nakal" viral di media sosial. Alih-alih terlihat tersiksa, para siswa malah terlihat "betah" dan "bahagia". Berkat Fasilitas lengkap, tempat tidur nyaman, makan gratis, Tak heran jika stigma baru muncul "Ayo Nakal Bersama!" untuk dapatkan Tiket Gratis ke Barak TNI!".Para orang tua berantusias "Titipkan Anak ke Barak Saja, Biar TNI yang Urus!" Â
Fenomena inu terjadi di Jawa Barat. Banyak orang tua mulai melirik program ini sebagai "solusi penghematan belanja harian". lumayan bisa mengurangi jatah uang saku dan belanja. Menjadikan Barak TNI sebagai panti penitipan yang ngurusin anak bandel, orang tua bisa fokus kerja atau piknik sambil bikin konten.
Program Diskriminatif & Plin-Plan antara Nakal atau Tidak Nakal yang Penting Dana operasional purwakarta ada untuk itu terlaksana dengan baik. Pertanyaan besar muncul "Ini program buat siswa nakal atau beasiswa liburan di barak?" Sebab, banyak siswa "tidak nakal" ikut serta dengan alasan "dititipkan orang tua". Jika tujuannya mendisiplinkan, mengapa justru terkesan seperti "reward" bagi Siswa Nakal ? Â
"Kalau mau serius, seharusnya semua siswa ikut, bukan cuma yang dianggap "nakal". Atau lebih baik lagi, guru-gurunya yang dibarakkan biar lebih disiplin dari rumah dan sekolah.
Gubernur sibuk urusi Siswa Nakal menggantikan peran guru BK, siapa yang selesaikan Masalah Nyata di Jawa Barat!, Gubernur dan Bupati Purwakarta sepertinya terlalu asyik dengan program "Edukasi ala Barak" ini, sementara masalah lain menumpuk.
Jalan di perkampungan dan pedesaan serta jalan provinsi berlubang bahkan hancur? Sabar, Tetap tenang, mungkin nanti juga ada program "Jabar Becek".
Ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis di wilayah Garut selatan, cianjur selatan, terkait Fasilitas dan Alat Kesehatan? Sabar donk, mungkin itu nanti juga ada program "Jabar meriang", "Apakah Siswa nakal lebih urgent, Pak Gubernur Purwakarta dan Pak Bupati Jawa barat, ups, maaf terbalik modal operasional!"
"Kalau mau bikin program bela negara, lakukan secara merata seperti Komcad dulu. Jangan cuma jadi ajang pencitraan, anak nakal jadi kelinci percobaan"
Jangan Jadikan Pendidikan sebagai Ajang Pencitraan! Pembenaran fokus ke "Barak Siswa Nakal" padahal bertentangan dengan UU, selesaikan masalah riil masyarakat. Atau, jika memang ingin disiplinkan siswa, masukkan pelatihan mandiri ke kurikulum berlaku untuk seluruh siswa, bukan dengan cara diskriminatif.
"Kalau cuma urusan piknik sambil pencitraan, aktivis biasa juga bisa. Toh mereka sudah sering blusukan ke pelosok tanpa perlu di viralin!. "Oke saya tidak perlu pakai bahasa Penjilat, ini hanya menganalogikan perihal cara merangkul dan cari perhatian setiap orang yang berbeda-beda, begitu juga bisa menjadi metode pejabat rendah yang menjilat terhadap atasan mereka yang lebih berkuasa sebagai cara rangkul, agar di anggap pro-background dan dianggap kerja meskipun tidak muncul dalam statement publik".
"Kementerian Dalam Negeri juga harus sosialisasikan kembali kepada para pejabat terkait penetapan jam kantor, terkait disiplin jam masuk dan pulang ngantor, agar tidak menjadi alasan para pejabat untuk mangkir dan menjadi kadal pada sistem protokoler", Apa ada program Bolos atau jabar piknik ? Tugas RT, RW, Lurah, Camat, Bupati/Walikota, bahkan tugas petugas kebersihan dan BNPB tidak dialih dan kerjakan semuanya ke Gubernur Jawa Barat, kan kasihan juga kang Dedi.
Mendagri dan Menpan terkait surat peringatan pelanggaran Jam Kerja agar kedepannya terjadi, tidak menjadi alasan seperti umumnya Atlit Sepak Bola di lapangan yang bertugas "wajib jemput bola" saat bertanding, apalagi sambil setting kamera, SOP nya mesti begitu jugakah ?
Jika terjadi Pelanggaran terhadap UU, maka hukum harus ditegakkan, Negara ini berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan, terjadinya pelanggaran UU itu pun juga termasuk dari pelanggaran hukum, jadi silahkan tegakkan, Pak Mendagri apa hukumannya mangkir kerja karena bikin konten ? Kalau belum ada aturannya beri ruang legislatif, yudikatif dan pihak kepolisian untuk menangani "Barak untuk Pejabat  Nakal".
Itu ada Pejabat Juga Bolos? Apa ada konsep "Jabar Piknik" untuk Gubernur, Bupati & Camat yang bolos jam kantor bersama di barak ? Padahal, Itu bukan program Prioritas APBD 2025. Â Jangan sampai program "Bolos Bareng Pejabat" muncul. "Kalau pejabat bolos, hukumannya apa? Apa aturannya belum ada? Wah, berarti perlu "Barak Pejabat Nakal" nih Pak Presiden!".
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
