Memang betul bahwa gelombang wabah corona tadi sangat mungkin terjadi, mengingat sampai tulisan ini dibuat, belum ditemukan vaksin yang teruji bisa menangkal virus tersebut. Oleh sebab itu, risiko bertambahnya jumlah pasien virus corona masih tetap terbuka lebar.
Namun demikian, dampak yang ditimbulkan wabah corona jilid 2 tentu tidak akan sehebat jilid 1. Hal ini cukup beralasan sebab negara-negara yang pernah mengalami wabah itu sudah mempunyai pengalaman yang cukup untuk mengantisipasi datangnya wabah corona berikutnya.
Selain itu, dari segi infrastruktur, peralatan medis, dan obat semua juga sudah cukup tersedia, sehingga andaikan wabah susulan tadi bakal tiba negara-negara tersebut jauh lebih siap daripada sebelumnya. Dengan demikian, efek buruk yang ditimbulkan akibat wabah susulan diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin.
Meski begitu, sesungguhnya kondisi ini masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang pertumbuhan PDB-nya sudah minus alias rawan terkena resesi.Â
Artinya, perekonomian Indonesia masih bisa diselamatkan, asalkan pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan yang bisa mendorong laju perekonomian yang sempat tersendat akibat PSBB.
Untuk itulah, pemerintah kemudian berpikir untuk menerapkan "timeline" pemulihan ekonomi. Biarpun sekarang masih berbentuk proposal, yang belum tentu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, namun ancang-ancangnya sudah mulai terlihat.
Di antaranya ialah beroperasinya kembali transportasi publik, rencana kembali bekerja untuk karyawan di bawah umur 45 tahun, hingga berbagai macam pelonggaran lain yang membuka ruang bagi geliat perekonomian di masyarakat.
Walaupun kebijakan tadi sempat menuai kritik karena jumlah pasien yang terkena corona belum memperlihatkan tren yang negatif. Namun, sepertinya pemerintah hanya memiliki sedikit sekali amunisi untuk menyelamatkan perekonomian di tanah air dari dekapan pandemi Corona.
Segala upaya, seperti menerbitkan obligasi jumbo, memberikan relaksasi kredit, hingga memangkas pajak, sudah dilakukan untuk menyehatkan perekonomian dari krisis yang lebih dalam.
Tanpa membuka ruang untuk kegiatan ekonomi, sepertinya hal itu akan begitu sukar diwujudkan. Makanya, mau-tidak mau, suka-tidak suka, pemerintah mesti mengizinkan sejumlah kantor, perusahaan, dan pusat niaga untuk mulai beroperasi secara bertahap, agar roda ekonomi bisa terus berputar.
