Program Keluarga Harapan (Kampanye Permanen SBY dan Partai Demokrat?)

Antara Kebijakan dan
Kampanye Permanen?
Selain permasalahan tidak tepat sasaran dari program keluarga harapan, banyak pihak menganggap bahwa PKH hanyalah politik pencitraan SBY dan Demokratnya saja untuk menaikkan popularitas mereka. Kita tahu bersama, akhir-akhir ini popularitas SBY dan Partai Demokrat terus mengalami penurunan akibat skandal korupsi yang diduga adanya keterlibatan orang-orang partai penguasa tersebut. Kasus korupsi wisma atlet, hambalang, yang menerpa sejumlah petinggi Partai Demokrat menjadi salah satu faktor terus merosotnya dukungan publik terhadap pemerintahan SBY. Presiden Yodhoyono tentu tidak mau diam. Bagaimanapun juga Ia harus mengamankan pemerintahannya hingga 2014. Partai Demokrat juga demikian. Mereka harus berpikir keras bagaimana mengembalikan citra partai dan berusaha untuk mempertahankan tradisinya sebagai partai pemenang pemilu di tahun 2014 nanti. Program-program bantuan langsung dari pemerintah dinilai oleh barbagai kalangan sebagai salah satu bentuk politik pencitraan yang diperagakan oleh SBY dengan Partai Demokratnya. Bisa saja apa yang dilakukan oleh Pemerintah SBY merupakan kampanye permanen yang terselubung demi mendapatkan dukungan dari publik.

Mengutip kata-kata dari Norman J. Ornstein dan Thomas E. Mann, “Kampanye permanen mengacu pada proses pemerintahan untuk membangun dan memelihara dukungan publik atas pemerintah dan kebijakannya,” (dalam McClellan: 74). Lalu kemudian Hugh Heclo mengartikan bahwa kampanye permanen merupakan proses nonstop untuk memanipulasi sumber-sumber dukungan publik bagi tindakan pemerintah.

Lalu bagaimana hubungan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden SBY dengan kampanye permanen. Jawabannya sangat sederhana. Ditengah kondisi semakin memburuknya citra SBY dengan partainya, tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang terkesan pro rakyat digunakan untuk memanipulasi sumber-sumber dukungan publik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Bagaiamanapun juga Presiden SBY akan terus berusaha mempertahankan pemerintahannya hingga 2014. Lalu kemudian berpikir keras bagaimana dapat kembali memenangkan pemilihan legislatif nanti. Sebagai penguasa, SBY kemungkinan besar akan menggunakan barbagai macam instrumen untuk memenangi pemilu 2014.

Peneliti dari Public Institute, Karyono Wibowo juga mengatakan bahwa untuk menghadapi pemilu 2014, kemungkinan besar SBY dan jajaran Partai Demokrat akan menggunakan berbagai instrumen demi memenangkan pemilu 2014 nanti. “Pelbagai kebijakan populis kemungkinan akan dimanfaatkan untuk kampanye menggalang dukungan pemilih,” Jika kebijakan program keluarga harapan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dijadikan sebagai “kampanye permanen” oleh Presiden SBY, tentu ini akan mencedari rakyat. Karena lagi-lagi rakyat hanya dijadikan sebagai objek dari kebijakan pemerintah tanpa pernah dilibatkan sebagai subjek. Tapi itulah penguasa. Penguasa akan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kampanye.

Pemilu masih beberapa tahun lagi. Tapi sepertinya SBY dan Partai Demokrat sudah mulai mencuri start untuk pemenangan mereka. Selain untuk mempertahankan pemerintahannya, mereka juga harus berusaha keras agar menjadi partai pemenang dalam pemilu 2014. Karyono Wibowo menambahkan, “Ada beberapa hal yang menjadi agenda besar SBY saat ini; pertama, dia harus bekerja keras mengamankan pemerintahannya hingga 2014. Kedua, menyusun strategi agar posisinya tetap aman secara hukum setelah tidak menjadi presiden. Tapi ada hal yang menarik dari Presiden SBY. Ia memiliki ciri khas yang akan selalu dikenang dan diingat dalam memori rakyat Indonesia, yaitu presiden yang gemar membangun citra. Politik citra inilah kampanye permanen SBY.”

Yang jelas, memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan kesejahteraan, dan jaminan yang lain merupakan tanggungjawab pemerintah. Karena hal itu sudah tertuang dengan jelas didalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan seterusnya. Itu merupakan tugas dasar negara yang harus dimanifeskan oleh pemerintah. Termasuk fakir miskin dan rakyat terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi apaun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk tujuan politik ataupun golongannya. Bagaimanapun juga rakyat Indonesia akan selalu menanti janji dari negaranya. Semoga saja demikian adanya.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2012