Joget Dulu, Bukti Menyusul ?

"Nanti Dimainkan Angka Dong?"

Risiko gaming selalu ada. Obatnya sudah dikenal: indikator sedikit tapi tajam (hindari ratusan KPI yang justru membuka celah); gerbang mutu (hemat boleh, mutu layanan tidak boleh turun); audit & peer-review lintas lembaga (untuk menahan bias internal); serta malus/clawback (bonus ditunda hingga verifikasi final dan bisa ditarik jika "prestasi" terbukti palsu). Di panggung hiburan, publik membenci lip sync; di panggung politik, data terbuka membuat lip sync cepat ketahuan.

Kompensasi: Silakan---Asal Sesudah Kinerja

Tidak ada yang melarang pejabat sejahtera. Sama seperti penyanyi dan DJ: bayaran bagus kalau performanya bagus. Karena itu, setiap kali pejabat bicara "bukan gaji naik, hanya kompensasi", selipkan tiga hal di kalimat yang sama: syarat pencairan yang terukur, angka dan dampak fiskal yang jernih, serta mekanisme cek publik. Barulah "joget anggaran" terasa ikut menggerakkan penonton, bukan menginjak dompetnya.

Panggung yang berhasil bukan diukur dari mahalnya lampu, melainkan berapa banyak kaki yang ikut bergerak. Politik pun begitu: ujungnya angka kemiskinan turun, antrian layanan pendek, kepercayaan naik. Pegang satu kaidah: gaji untuk tugas, bonus untuk bukti. Bila irama hasil sudah mengalun, silakan joget---bonus pantas menyusul. Bila irama masih sunyi, jangan minta penonton angkat tangan---mengangkat belanja harian saja sudah berat.

Jika anggota DPR bisa berjoget sendiri tanpa rakyat mengikutinya, itu bertentangan dengan nilai, etika, dan empati. Di tengah rakyat yang galau, joget itu menyakitkan. Dan bagi para pemuda yang masa depannya menggantung karena sempitnya lapangan kerja, joget itu seperti pesta tertutup---mereka bersulang di dalam, rakyat antre di luar. 

Buktikan dulu, baru berjoget. Kalau ritme hasil benar-benar terdengar, rakyat akan ikut---tanpa diminta. 

(sebuah renungan dari scroll jari di TikTok)