[caption id="attachment_337150" align="alignnone" width="600" caption="Ilustrasi/Desain repro: AbdulMuis Syam"][/caption]
SUNGGUH, Indonesia hampir saja menjadi bangsa dan negara besar yang benar-benar bisa “bercahaya” dan berdikari di bidang ekonomi. Yakni ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden ke-4 di negeri ini. Ketika itu, Gus Dur mampu mengurangi beban Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar US Dolar.
Gus Dur sungguh luar biasa. Sebab, sepanjang sejarah Indonesia, hanya Gus Dur yang mampu menurunkan jumlah utang luar negeri secara signifikan dalam waktu singkat, yakni hanya dengan waktu 1,9 tahun sebagai presiden. Sebelumnya, Presiden BJ. Habibie juga berhasil menurunkan ULN sebesar 3 Miliar US Dolar dengan masa jabatan 1,5 tahun.
Sayangnya, seberkas cahaya yang mulai terang (berdikari di bidang ekonomi mulai nampak) yang dimunculkan oleh Gus Dur itu, tiba-tiba dipadamkan secara paksa oleh “nafsu politik” dari sejumlah elit politik yang bejat dan rakus kekuasaan. Dengan berbagai upaya “membolak-balikkan” situasi dari para politisi busuk ketika itu, Gus Dur pun berhasil mereka lengserkan dengan alasan yang hingga saat ini tak bisa dibuktikan di muka hukum.
Meski begitu, setelah Tuhan yang hanya memberinya waktu 1,9 tahun sebagai presiden RI, Gus Dur pun ikhlas melangkahkan kakinya keluar dari Istana Negara dengan meninggalkan dan “menitipkan” warisan Utang Luar Negeri yang berhasil ia turunkan sebesar 9 Miliar US Dolar.
Dari catatan yang ada, Presiden Soekarno meninggalkan Utang Luar Negeri sebesar 6,3 Miliar US Dolar. Pada pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menambah utang tersebut sebesar 144,7 Miliar US Dolar menjadi 151 Miliar US Dolar. Lalu utang Orde Baru itu berhasil diturunkan oleh Presiden BJ. Habibie sebesar 3 Miliar US Dolar menjadi 148 Miliar US Dolar dalam waktu 17 bulan kepemimpinannya.
Dari situ, Presiden Gus Dur juga kemudian berhasil mengurangi beban negara atas Utang Luar Negeri tersebut sebesar 9 Miliar US Dolar menjadi 139 Miliar US Dolar dalam waktu dan masa kepemimpinan yang juga sangat singkat, yakni 21 bulan.
Sayangnya, Gus Dur yang bekerja jujur dan mengabdi secara tulus itu tak disukai oleh para “mafia politik/kekuasaan” di negeri ini. Coba kalau Gus Dur bisa diberi kesempatan yang sama seperti SBY (dua periode atau 10 tahun), maka bisa diperkirakan utang luar negeri kita paling banyak hanya tersisa 50 Miliar US Dolar.
Setelah Gus Dur lengser, “budaya” mengurangi utang luar negeri ini tak bisa dipertahankan. Presiden Megawati dalam 3,3 tahun masa kepemimpinannya menambah utang sebesar 2 Miliar US Dolar menjadi 141 Miliar US Dolar.
Dan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 10 tahun, ULN malah semakin parah, bagai bisul-bisul yang terus membengkak. Di akhir masa jabatannya, Presiden SBY mewariskan utang sebesar 291 Miliar US Dolar.
Artinya, SBY selama 10 tahun hanya bisa memnambah beban negara dengan menambah utang sebesar 150 Miliar US Dolar. Bandingkan dengan masa Presiden Soeharto yang meski berkuasa selama 32 tahun tetapi hanya menambah utang sebesar 144,7 Miliar US Dolar. Atau dengan Presiden Gus Dur yang meski dalam masa pemerintahannya cukup dan serba sulit serta sangat singkat tetapi masih sempat berhasil menurunkan utang sebesar 9 Miliar US Dolar.