Dari banyaknya permasalahan yang didapatkan di Kota Jakarta, Presiden Jokowi kembali menegaskan untuk segera memindahkan ibu kota agar tidak menambah permasalahan semakin banyak lagi, selain itu juga menjadikan sebuah negara yang memiliki pembangunan yang merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dirasakan oleh penduduk Indonesia.
Sebagai lokasi pengganti, Presiden Jokowi telah memilih Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser atas opsi yang diberikan oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan tinjauan langsung ke lokasi oleh Jokowi Dodo. Menurutnya, lokasi tersebut sangat cocok karena berlokasi persis di tengah -- tengah wilayah administrasi Negara Indonesia sehingga memudahkan dalam proses pemerataan pembangunan untuk masa mendatang. Lokasi kedua Kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari beberapa wilayah, yaitu daratan, pantai, dan pegunungan.
Berdasarkan Profilnya, kutai memiliki luasan wilayah pantai sekitar 7,4 persen atau 202.281 hektar dari luas total kabupaten. Sedangkan luasan daratan memiliki luasan 30,73 dari luas total, kondisinya sangat baik yang memiliki air tanah yang sangat baik, dapat di aliri air, serta tidak mudah erosi. Untuk wilayah pegunungan memiliki luasan 36,83 persen dari luas total kabupaten wilayah ini sebagian memiliki wilayah yang di preservasi karena memiliki hutan lindung yang sangat luas, wilayah ini memiliki luas 1.004.055 hektar. Berdasarkan kondisi fisik Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga di lewati belasan aliran sungai yang juga memiliki fungsi transportasi. Profil Kabupaten Penajam Paser sebagian besar adalah wilayah daratan dengan luasan 3.060,82 km persegi dan lautan seluas 272,24 km persegi sehingga memiliki jumlah total wilayah seluas 3.333,06 km persegi.
Kenapa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser dipilih sebagai calon ibu kota baru Indonesia, mungkin pertanyaan tersebut sangat penuh dengan pro dan kontra dari elemen masyarakat dan parlemen pemerintahan. Alasan kontra yang sering di utarakan ialah pulau kalimantan merupakan pulau dengan luas lima terbesar di dunia dan tentunya memiliki luas hutan yang juga luas sehingga Kalimantan di juluki sebagai paru paru dunia. Untuk itu jika sebagian wilayah disana dijadikan ibu kota maka akan banyak sekali perubahan lahan dari lahan hutan menjadi lahan pembangunan, yang mungkin dapat mengubah status wilayah tersebut bukan lagi wilayah hutan.
Ada juga alasan yang pro yang beranggapan bahwasannya sebagian besar wilayah Kalimantan tidak di lalui jalur aktivitas gunung berapi, sehingga disana sangat aman dan potensi bencana yang akan dirasakan di pulau tersebut sangat rendah. Selain itu dengan anggapan yang mendukung disana juga lokasi administratif berdasarkan perata Indonesia juga berada di tengah tengah Negara kita. Lalu, bagaimana pendapat menurut elemen perencanaan dari BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional?.
BAPPENAS sendiri sudah melakukan beberapa kajian tentang opsi yang diberikan untuk di jadikan sebagai ibu kota baru. Salah satu alasannya adalah dari pihak BAPPENAS sudah melakukan kajian selama 3 tahun terakhir karena atas wacana yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan analisanya, BAPPENAS telah melakukan kajian di tiga pulau, yaitu Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Pulau Kalimantan memiliki nilai yang unggul dari nilai -- nilai pulau lainnya karena yang utama adalah letak wilayah yang dan kondisi wilayah yang aman dari potensi bencana. Selain itu alasan lain keinginan untuk mewujudkan Indonesia sentris bukan Jawa sentris.
Oleh karena itu harus dibutuhkan banyak stake holder untuk melakukan kajian ulang terhadap lokasi yang sudah ditentukan agar dapat memberikan kebijakan yang berlaku bagi pihak investor dan perusahaan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Kalimantan. Untuk itu pewujudan ibu kota masa depan adalah smart, green, beautiful, dan sustainable. Ada beberapa urgensi yang harus diketahui dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota yaitu daya dukung, pertimbangan daya dukung di kaltim, kajian sosial budaya, pondasi hukum, dan skema pembiayaan.
